Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berencana membangun waduk di Marunda dan samping Mall Of Indonesia (MOI) yang terletak Jl Boulevard Raya Barat guna menampung curah hujan di Kawasan Jakarta Utara.
Pembangunan waduk itu akan dilakukannya lantaran kedua daerah tersebut seringkali tergenang ketika memasuki musim penghujan seirirng hilangnya daerah resapan air di sana akibat pembangunan perumahan yang tidak memperhatikan lingkungan.
"Kita akan bikin waduk di Marunda dan bangun pompa di sini. Kita akan bangun. Termasuk kita akan bangun waduk juga di samping MOI," tutur Ahok, sapaan akrab Basuki di sela-sela tinjauan langsung pengerjaan Waduk Sunter, Jakarta Utara, Kamis (12/2/2015).
Pembangunan waduk tersebut sebagai upayanya mengatasi banjir di daerah Jakarta Utara, meskipun pihaknya menilai bahwa penyebab banjir di sana juga terdapat andil atau peran dari pengembang yang membangun perumahan tidak memperhatikan lingkungan.
Namun demikian pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa terhadap ulah pengembang itu lantaran lemahnya status hukum di dalam perjanjian pemerintahan terdahulu.
"(Pembangunan waduk) ini kan lucu jadi beban kita gitu loh. Jadi, namanya keuntungan pengusaha pengembang dengan cara mengelak bahwa ini beban kita. Tapi salah nggak? Nggak, yang salah kita kenapa bikin perjanjian nggak jelas," ujarnya.
Bahkan, saat itu dirinya juga teringat dengan cerita dari ahli ekonomi Emil Salim, yang memprediksi Jakarta akan banjir karena kawasan elite PIK (Pantai Indah Kapuk) dibangun di atas daerah tangkapan air.
"Boleh nggak bangun PIK, boleh. Oang luar negeri juga boleh bikin waterfront city. Tapi siapkan waduk 90 hektar di pompa Tunjungan. Itu dibangun nggak? Nggak. Terus PIK yang ruko itu harus ada 30-40 hektare waduk supaya Kapuk Kamal nggak tenggelem. Ini pengusaha mau bikin nggak? Nggak," sesalnya melihat kondisi yang serbasusah dialami pemerintah saat ini akibat lemahnya perjanjian terdahulu.
Pihaknya sebenarnya bisa memaksa para pengembang untuk membangun hal tersebut, tetapi tidak memiliki daya lantaran perizinan yang sebelumnya posisi Pemprov DKI lemah.
"Yang harus memaksa dia bikin siapa? Pemprov. Tapi sayang semua izin itu udah lewat ini cerita 20 tahun-30 tahun lalu. Itu masalahnya. Sekarang gimana, ya sudah. Terus tanah begitu mahal mau bebasin 30 ha kali Rp 30 juta/meter itu bisa mencapai Rp9 triliun," lanjut Ahok.
