Bisnis.com, Jakarta - Kisruh APBD 2015 diklaim Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama tidak menghambat semua program pemerintah.
Menurutnya, pengusutan terhadap oknum pengotak-atik anggaran sudah dia siapkan sejak 2012, sehingga yang dilaporkannya ke KPK bukanlah akibat hak angket yang digulirkan oleh DPRD DKI.
Pengusutan ini, diawali oleh kecurigaan Basuki terhadap sejumlah anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan. Maka dari itu, dia sudah mulai merancang untuk membuat sistem berbasis elektronik dalam setiap lini, seperti penyusunan APBD dengan e–budgeting atau sistem lelang dengan e-catalog.
“Saya ketipu oleh PU dan Dishub. Makanya saya mulai merancang. Kenapa saya butuh bolak balik ke LKPP untuk e-catalog, kenapa saya begitu marah sama LKPP ketika tidak mau di e-catalogkan semua. Saya sudah rancang ini semua dengan baik,” ujarnya di Balai Kota, Jakarta, Senin (2/3/2015).
Saat ini, program pembangunan di Ibu Kota berjalan dengan menggunakan anggaran mendahului sebelum diputuskannya APBD, begitu pula dengan tender yang melibatkan swasta. Pria yang akrab disapa Basuki akan memanfaatkan anggaran tahun lalu jika dalam 60 hari Kementerian Dalam Negeri tidak bisa menyelesaikan perkara APBD.
Seperti yang diketahui, Pemprov DKI telah mengirimkan draf revisi APBD kepada Kemendagri pada Senin (23/2/2015). Pekan ini dijadwalkan, Kemendagri telah mengeluarkan keputusan perihal APBD 2015 untuk Jakarta.
Walau program pembangunan terus jalan, Mantan Bupati Belitung Timur ini mengakui PNS terhambat dalam mendapatkan haknya berupa tunjangan statis dan dinamis.
Dia meyakinkan langkah yang diambil pihaknya adalah untuk menyelamatkan uang rakyat.
“Saya tinggal tanya sama SKPD, PNS di DKI, Anda mau dibohongi tiap tahun oleh oknum DPRD dengan cara seperti ini yang masuk penjarain Anda atau Anda mau perubahan. Kalau Anda mau perubahan, ikut saya,” katanya.
