Bisnis.com, BOGOR— Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ade Ruhandi mengklaim hubungan pihak legislatif dengan jajaran eksekutif di Pemkab Bogor sudah sejak lama harmonis.
Dia tidak menampik banyak dari daerah lain yang 'cemburu' dengan hubungan antara DPRD dan eksekutif di Pemkab Bogor. Menurutnya, keharmonisan itu semata-mata dilakukan untuk kepentingan rakyat.
"Karena kami sebagai wakil rakyat ingin hasil akhir dari apa yang direncakan dalam pembangunan semata-mata untuk rakyat. Semoga kondisi ini bisa dipertahankan untuk Bogor," kata Ade belum lama ini di Kompleks Pemkab Bogor.
Keharmonisan kedua jajaran eksekutif dan legislatif itu sepertinya harus dicontoh oleh DKI Jakarta yang akhir-akhir terus bersitegang. Ketegangan DPRD dengan Pemprov DKI Jakarta terus mengemuka terkait dana siluman APBD pengadaan uninterruptible power supply (UPS) atau alat penyimpan daya listrik.
Ketegangan juga terjadi terutama antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja 'Ahok' Purnama dan anggota DPRD Abraham Lunggana alias Lulung.
Selain itu, Ahok menduga terjadi penggelembungan harga UPS sebesar Rp5,8 miliar per unit pada 2014. Padahal, dia telah mendapatkan informasi harga satu UPS dengan kapasitas 40 kilovolt ampere dihargai sekitar Rp100 juta.
Menyikapi 'konflik' tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi saat berkunjung ke Kota Depok, Sabtu (7/3/2015), menyatakan dukungannya pada Ahok.
Menurut Yuddy, Pemerintah Pusat mendukung Pemprov DKI Jakarta untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.
"Selaku pembantu presiden, saya berikan pesan pada Ahok untuk lebih sabar, untuk lebih empati dalam berkomunikasi," katanya.
Yuddy juga meminta pada jajaran DPRD DKI Jakarta agar tidak memiliki pikiran ekstrim pada Ahok.
"Silakan lakukan koridor hukum soal APBD sebaik-baiknya, tapi jangan ada pemikiran untuk memakzulkan Ahok karena itu akan berdampak buruk pada tata kelola pemerintah DKI Jakarta," ungkapnya. (Bisnis.com)
