Bisnis.com, JAKARTA - Tarik ulur masalah APBD DKI Jakarta 2015 hingga akhirnya direstui berdasarkan Peraturan Gubernur 2015 tak kunjung selesai.
Ada beberapa proyek DKI yang terganjal akibat Peraturan Gubernur. Kondisi ini kian diperparah dengan molornya penandatanganan verbal yang membuat pencairan APBD akan terlambat.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan proyek DKI yang terganjal adalah penyertaan modal pemerintah (PMP). Ahok memberikan contoh misalnya pemberian PMP kepada BUMD ketahanan pangan PT. Food Station Tjipinang.
"DPRD menyatakan setuju kita menyetor modal sampai Rp1,5 triliun. Kenapa? Kita ingin beras musim panen ada, 4 bulan ada masa tidak ada beras. Kalau pakai Pemda saja tidak mungkin," ungkap Ahok di Balai Kota (21/4/2015).
Ahok menyatakan Pemprov DKI membeli resi gudang di lumbung-lumbung beras untuk mengamankan pasokan beras dalam kurun waktu 4 bulan ke depan.
"Soalnya orang Bangka Belitung, orang Kalimantan, beli berasnya ke Jakarta. Mengapa tidak dijadikan saja Jakarta sebagai barometer. Harga beras di Jakarta naik, seluruh daerah juga naik," tambahnya.
Tak hanya untuk PT. Food Station Tjipinang, PMP juga hendak disuntikkan oleh Ahok kepada PT. Bank DKI. Pasalnya sesuai aturan Bank Indonesia, untuk ke BUKU III (Bank Unit Kelompok Usaha) Bank DKI harus menambahkan Rp1 triliun.
"Kita sudah putuskan dengan DPRD 11triliun lebih. Kita mau naik buku tiga aja harus menambah Rp1 triliun. Akhirnya terhambat. Daripada disisakan Rp3,6 triliun lebih baik jadikan PMP saja uangnya," ujar Ahok.
Ahok mengaku APBD Rp72,9 triliun sudah disetujui oleh KPPAS dan DRPD. Ia juga menjelaskan perselisihan yang terjadi bukan tentang pembahasan melainkan selisih Rp12,1 triliun.
"Ini sudah disetujuin KPPAS dengan DPRD Rp72,9 triliun. Kita beda dengan Kalimantan Utara yang tidak ada DPRD. KPPAS jelas Rp72,9 triliun dan saat paripurna Rp72,9 triliun. Selisihnya ada uang Rp12,1 triliun, yang tiba-tiba muncul tetapi itemnya sama. Dari mana ini di crop 10-15%," kata Ahok.
Ahok menganggap pemotongan APBD yang diputuskan Rp69,3 triliun tersebut seolah memakai rumus sendiri. Ahok meyakinkan bahwa dengan menggunakan Pergub dan UU pagu APBD tahun lalu keputusan DPRD tidak hilang.
"Walaupun pakai Pergub tidak pakai Perda tetapi keputusan DPRD tidak hilang dalam jumlahnya. Ini kan cuma persoalan isi aja yang masalah," tegas Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur ini mengaku meneima apapun keputusan lanjutan terkait APBD. Ahok tidak ingin memperpanjang masalah.
.jpg?w=300&h=221)
