Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

BERAS SINTETIS: Ketua Perpadi Ragukan Hasil Uji Laboratorium

Ketua DPD Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi), Nellys Soekidi, masih meragukan temuan beras sintetis yang terbuat dari bahan berbahaya, kendati hasil uji laboratorium PT Sucofindo sudah menyatakan bahwa temuan tersebut mengandung plastik.
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menunjukkan sample beras bercampur bahan sintetis usai memberikan keterangan pers hasil uji laboratorium beras sintetis di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (21/5)./Antara
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menunjukkan sample beras bercampur bahan sintetis usai memberikan keterangan pers hasil uji laboratorium beras sintetis di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (21/5)./Antara

Bisnis.com, JAKARTA -- Ketua DPD Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi), Nellys Soekidi, masih meragukan temuan beras  sintetis yang terbuat dari bahan berbahaya, kendati hasil uji laboratorium PT Sucofindo sudah menyatakan bahwa temuan tersebut mengandung plastik.

Nellys mengatakan, para pelaku usaha beras merasa rugi dengan adanya pemberitaan mengenai beredarnya beras plastik di pasaran, terutama setelah adanya hasil uji yang dibacakan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi.

“Sampai sekarang saya belum yakin kalau beras itu benar-benar mengandung plastik seperti apa yang disampaikan,” kata Nellys.

Menurutnya, ketika ada produsen yang ingin memalsukan produk tertentu, biasanya bertujuan untuk mengeruk keuntungan. Anehnya, bijih plastik seharusnya lebih mahal dibanding beras asli, sehingga tidak mungkin akan ada keuntungan material dari pemalsuan beras dari plastik.

Terkait uji laboratorium Sucofindo, dia menuturkan seharusnya sampel yang diambil tak hanya dari satu konsumen saja, tetapi random dilakukan kepada konsumen yang membeli jenis beras yang sama di tempat temuan tersebut, sehingga hasil uji benar-benar bisa dipertanggungjawabkan.

Kendati demikian, jika benar beras temuan tersebut benar-benar positif mengandung plastik, maka seharusnya bisa dipertanggungjawabkan, dan pemerintah harus mengusut sampai tuntas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Muhammad Avisena
Editor : Nancy Junita
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper