Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan melakukan Operasi Yustisi terhadap para pendatang yang akan hadir di Ibu Kota.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Provinsi DKI Jakarta, Edison Sianturi, mengatakan dirinya tidak akan menggelar Operasi Yustisi bagi para pendatang, melainkan akan lebih memilih melaksanakan Operasi Bina Kependudukan.
"Kami tetap akan melaksanakan tertib administrasi kependudukan, bukan dengan Yustisi, tapi bina kependudukan. Kami akan sosialisasikan, menegakkan seruan gubernur agar membolehkan datang ke Jakarta, karena Jakarta adalah kota yang terbuka bagi seluruh penduduk," tuturnya, Senin (20/7/2015).
Menurutnya, meski mempersilakan keluarga para perantau mengajak keluarganya ke Jakarta, tetapi para pendatang diwajibkan memiliki tempat tinggal, baik tinggal bersama saudara, atau yang lainnya, dan juga pekerjaan agar tidak menjadi penyakit sosial.
Melalui Bina Kependudukan, lanjut Edison, petugas Dukcapil akan melakukan sosialisasi k para pendatang untuk bersama-sama membangun Jakarta Baru. Selain memiliki pekerjaan dan tempat tinggal, pendatang juga diminta memiliki surat yang jelas mengenai kepindahannya.
"Harus mematuhi peraturan daerah, membawa surat keterangan jalan, dan catatan kepolisian. Kemudian, harus segera melapor kepada RT/RW, lalu Kelurahan," tegasnya.
Operasi Bina Kependudukanmelibatkan RT/RW, kelurahan dan kepolisian, dan akan dilakukan pada H+21 lebaran.
"Tidak dilakukan dalam waktu dekat, karena untuk benar-benar memastikan pendatang yana akan bermukim di Jakarta. Bisa saja sampai Jakarta, tapi tujuannya hanya transit, kan Jakarta sebagai ibu kota dapat dijangkau dari mana saja. Makanya baru kita lakukan H+21," pungkasnya.
