Bisnis.com, JAKARTA--Pakar Sosiologi dari Universitas Gadjah Mada Arie Sudjito mengatakan keputusan Ahok meniadakan operasi yustisi pada periode arus balik merupakan langkah yang realistis.
"Ahok sadar bahwa operasi yustisi tidak bisa membendung pendatang memasuki Jakarta. Jika dilihat dari dimensi sosial operasi ini memang tak efektif," katanya ketika dihubungi Bisnis, Senin (27/7/2015).
Menurutnya, niat Pemprov DKI menghalau para pendatang tidak akan terlaksana jika pemerintah pusat dan pemerintah daerah tak segera menambah lapangan pekerjaan di desa-desa. Pasalnya, menurut dia, imajinasi orang kampung terhadap perekenomian di Jakarta sangat tinggi. Meski tak punya kemampuan, kesempatan untuk memperbaiki nasip di Jakarta terus ada.
Karena itu, dia meminta pemeritah pusat dan daerah berkoordinasi untuk membangun pusat-pusat perekonomian baru di desa. Jika hal tersebut sulit tercapakai, pemerintah daerah setidaknya dapat membekali warga dengan keahlian.
"Pemerintah daerah bisa bikin pelatihan bagi penduduk yang mau berangkat ke kota besar. Dengan begitu, mereka tidak hanya sekadar datang tetapi membawa keahlian agar mudah mencari kerja. Kalau dibiarkan saja, bisa-bisa mereka hanya menyusahkan pemerintah kota," paparnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana justru menyesalkan kebijakan Ahok mengajak warga pendatang memasuki Jakarta. Menurutnya, langkah tersebut justru akan membuat Pemprov DKI kewalahan.
"Harusnya tidak perlu mengundang warga lain untuk masuk. Sekarang mengelola warga yang ada 10 juta orang, Pemprov DKI masih kewalahan. Apalagi kalah ditambah dengan penduduk baru?" ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Kendati demikian, dia sependapat dengan opini Ahok yang mengatakan bahwa DKI Jakarta adalah yang terbuka untuk umum. Pemprov DKI tidak bisa melarang orang datang ke Jakarta.
"Jakarta memang terbuka, untuk umum tetapi jangan diundang begitu," katanya.
Dia mengatakan langkah strategis yang harus ditempuh Pemprov DKI adalah berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat mengatasi peningkatan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
Menurutnya, penyelesaian masalah ketimpangan sosial di Jakarta masih sangat jauh dari harapan. Pasalnya, ada sejumlah program pemerintah pusat yang berjalan tidak lancar dan terlambat mengantisipasi PMKS.
"Ada program dana desa, juga percepatan infrastruktur itu harus segera dituntaskan. Saya dengar penyerapan anggaran di pemerintah pusat, dan DKI masih rendah sehingga orang masih tergiur datang ke ibukota. Pemerintah pusat dan daerah harus berkoordinasi menyelesaikan hal ini," ucap Triwisaksana.
