Bisnis.com, BOGOR - Presiden Joko Widodo meminta seluruh pemerintah daerah mendorong penyerapan anggaran untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi semester II.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat akan menindaklanjuti perintah dari Presiden dengan rapat bersama Kepala Kepolisian Polda Metro Jaya, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Satuan Kerja Perangkat daerah.
Serapan anggaran DKI Jakarta baru 19,4% dari total anggaran Rp63 triliun.
"Serapan kita hampir 20%, masih 19,4%, rendah. Kita akan dorong, kita akan menindaklanjuti laporan dengan Kapolda, Kajati sampai kajari ke bawah, SKPD untuk menyampaikan kebijakan dari presiden," katanya di kompleks Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat, Senin (24/8/2015).
Presiden meminta para Gubernur se-Indonesia menggenjot serapan anggaran tanpa harus takut dikriminalisasi oleh penegak hukum dalam mengambil kebijakan.
Selama ini Pemda terlambat dalam menggunakan anggaran untuk pembangunan lantaran takut berurusan dengan penegak hukum.
Oleh karena itu, presiden menginstruksikan jajaran penegak hukum mendukung program pemerintah.
Tetapi di Jakarta tidak semata-mata ketakutan terhadap penegak hukum.
Djarot beralasan rendahnya serapan anggaran Ibu Kota disebabkan lambatnya proses lelang, SKPD kaget sistem e-budgeting.
Selain itu Pergub APBD juga baru diteken April 2015 sehingga praktis baru jalan empat bulan.
