Bisnis.com, JAKARTA - Demi mempercepat penyerapan anggaran, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI berani mengambil keputusan untuk melakukan pembelian barang dan jasa bukan menyewa dari swasta.
"Dinas kebersihan misalnya. Jangan bayar truk dari swasta. Alasannya pada 2014 masih butuh sewa Rp400 miliar. Sampai 2015 masih sewa juga. Mengapa tidak beli saja? Uang kita cukup kok. Ini ketakutan yang tidak perlu," jelas Ahok di Ruang Pola, Gedung G, Balai Kota, Kamis (27/8/2015).
Ahok pun mencontohkan hal serupa di Dinas Pendidikan. Pembelian UPS hingga terseret sebagai kasus korupsi menandakan DKI memiliki cukup anggaran, hanya saja kerap kali salah eksekusi.
"Di Dinas Pendidikan selama ini yang susun anggaran dari pihak ketiga. Disuruh buat sendiri, kaget. Tidak ada yang bisa susun semua. Kita minta harga satuan tidak tahu, maunya lelang semua. Jadinya lama," papar Ahok.
Kejadian yang sama juga disebut Ahok kerap terjadi di Dinas Kesehatan. Pembelian barang kerap kali tarik ulur. Dalam kasus MRT, Dinas Perhubungan juga dipandang Ahok takut eksekusi dalam kasus pembelian tanah. Padahal harga yang diberikan sudah berdasarkan hasil negosiasi.
