Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Djarot Keluhkan Belanja Modal DKI Baru 2,43%

Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyesalkan belanja modal DKI yang saat ini sangat rendah, masih 2,43% atau senilai Rp497,65 miliar.
Ilustrasi
Ilustrasi

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyesalkan belanja modal DKI yang saat ini sangat rendah, masih 2,43% atau senilai Rp497,65 miliar.

Hal tersebut disampaikan Djarot dalam diskusi panel 'Percepatan Penyerapan Anggaran 2015' di Ruang Pola, Gedung G, Balai Kota, Kamis (27/8/2015).

Menurut Djarot berdasarkan data yang diterimanya total serapan DKI baru 19,2%. Persentase total jumlah belanja daerah 2015 sebesar Rp63,65 triliun, maka yang baru terserap Rp12,22 triliun.

Dia merinci, untuk belanja operasional atau belanja tidak langsung yang terserap hingga 21 Agustus 2015 hanya 27,18% atau sebesar Rp11,72 triliun dari total anggaran Rp43,13 triliun.

"Nah, belanja modal kita payah. Baru 2,43% padahal kita punya waktu 3 bulan lagi," lanjut Djarot.

Dia kembali menerangkan, dari jenis belanja modal, tercatat dalam data belanja tanah saja baru mencapai Rp63 miliar, artinya 1,16% atau senilai Rp63,14 miliar dari total belanja Rp5,43 triliun.

Contoh paling mudah lainnya yang disebutkan Djarot, belanja peralatan dan mesin baru terserap 1,6% atau senilai Rp50,07 miliar dari total anggaran Rp3,13 triliun.

Belanja gedung dan bangunan juga baru 2,86% atau senilai Rp152,74 miliar dari total anggaran Rp5,33 triliun.

Belanja jalan, irigasi dan jaringan juga baru terserap 3,56% atau Rp228,90 miliar dari total anggaran Rp6,43 triliun.

Belanja aset tetap lainnya baru terserap 2,62% atau sebesar Rp2,78 miliar dari anggaran total Rp 106,63 miliar.

"Kalau bapak dan ibu masih ada ketakutan berlebihan nanti diberikan penjelasan supaya tidak takut. Kami harus mendorong bapak dan ibu di dalam tindakan ini. Yang kami sampaikan ini untuk seluruh warga DKI," lanjutnya.

Djarot pun mengakui tak memahami kemauan para SKPD DKI. Dia pun meminta agar para SKPD komunikatif kepada atasannya terkait kendala-kendala menyerap anggaran.

"APBD DKI ini cukup besar. Uang ada, belanjanya susah. Apa maunya? Kalau misalnya sudah e-katalog tinggal eksekusi banyak, jika ada ketakutan tolong disampaikan. Saya jamin," jelasnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper