Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengeluhkan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI yang lamban dan penuh kekhawatiran dalam melakukan eksekusi proyek.
"Saya bukan suudzon. Kami bicara jujur, alat berat, mesin, truk, semua ada di e-katalog, LKPP. Kalau di e-katalog kamu tinggal beli, mengapa sampai bulan ini tidak mau beli? Alasannya harus sewa, padahal perintah ini sejak 2013," tegas Ahok di Ruang Pola, Gedung G, Balai Kota, Kamis (27/8/2015).
Mantan Bupati Belitung Timur ini akhirnya suuzon bahwa SKPD sengaja lamban dalam bekerja karena ingin melakukan mark up atau mendapatkan komisi. Dia mencontohkan hal serupa terjadi di Belitung, di mana seringkali SKPD mendapat jatah komisi 10% dari perjanjian kontrak.
"Kalau sewa bisa main. Kalau alat berat beli sendiri, mau nyolong solar ada tracking nyolong yang lain tidak bisa.
Tak hanya itu, Ahok juga suuzon perlambatan penyerapan anggaran ini adalah cara untuk mengusirnya sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Nah, cara kedua ini politis, kapan nih Gubernur ini keluar dari Jakarta? Supaya bisa berpesta pora lagi. Tadi saya bertemu auditor swasta. Dia katakan, bapak naikkan gaji 70 juta untuk eselon II buat orang luar mungkin kaget. Sebegitu besarnya. Kalau buat PNS DKI yang pinter nyolong, itu cuma seupil," kata Ahok.
Kritik keras Ahok kepada sejumlah SKPD terus dilanjutkan dengan keluhannya kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yand dipimpin Agus Suradika dan Inspektorat DKI Lasro Marbun.
"Semua SKPD takut dipecat karena kasus. Semua takut polisi, KPK, BPK. Ini kalau SKPD buruk oleh inspektorat tak dipecat hanya dihukum.
