Bisnis.com, JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta dalam rapat Kebijakan Umum Anggaran - Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) membeberkan sejumlah kinerja negatif dari Badan Pembinaan BUMD dan Pelayanan Modal.
Rapat dengan Asisten Sekda Bidang Perekonomian Franky Mangatas berlangsung lancar. Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat Bestari Barus mengatakan kinerja Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) DKI yang dikepalai Catur Laswanto ini masih rendah.
"Saya dalam rangka Pansus LHP BPK melakukan kunjungan ke sejumlah BUMD, tetapi entah mengapa staf-staf lama Bapak tidak mengerti apapun soal BUMD. Namun saya heran bapak menganggarkan banyak sekali biaya kemanjaan," kata Bestari di Gedung DPRD DKI, Senin (7/9/2015).
Salah satu yang disoroti Bestari adalah anggarkan rekrutmen calon pengelola BUMD senilai Rp418 juta. Ada pula sejumlah program lain yang dianggarkan misalnya; pembiayaan sinergitas BUMD dan biaya promosi BUMD. Bestari pun merasa aneh dalam pendanaan untuk JakPro ada Rp500 juta untuk biaya promosi.
"Bapak disini tugasnya badan pembinaan, kalau gagal membina ya dibinasakan saja, tidak perlu membina pekerjaan-pekerjaan yang sebetulnya sudah aktif," pungkasnya.
Bestari mencatat ada Rp35 miliar yang lebih besar, tidak perlu ada upaya promosi. Menurutnya dengan Rp221 miliar, masing-masing BUMD misalnya PT Jakarta Propertindo bisa mempromosikan dirinya sendiri-sendiri.
"Terkait penyediaan bahan promosi apakah ini lemaksaan kepada BUMD? Kalian tidak perlu membuat anggaran untuk bahas promosi, biar promosinya dari kami. Kalau informasikan saja jakartago.id cukup untuk jadi sarana promoso. Lagipula katanya masyarakat DKI sudah 90% bisa membuka jakarta.go.id," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
