Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Heru Budi Hartono mengatakan penumpukan penyertaan modal pemerintah (PMP) tidak akan terjadi karena semua PMP yang sisa akan dikembalikan kepada Gubernur DKI.
"Kalau PMP kelebihan nanti dia [BUMD] akan melaporkan ke Pak Gubernur dan menyampaikan kepada komisi DPRD yang terkait. Misalnya ada yang sisa dari hasil kerja kami, dan akan dipergunakan di tahun berikutnya," jelas Heru.
Terkait penyerapan PMP, Heru berpendapat belum tentu APBD DKI 2016 bisa cepat dicairkan. Misalnya, APBD 2016 baru diketuk resmi dari Kementerian Dalam Negeri pada Mei 2016, dan anggaran baru bisa cair Juni.
"Jadi nanti dari akhir tahun ini sampai awal tahun depan, dia lakukan penyerapan dari APBD 2015, ketika sudah hampir habis dilanjutkan dengan dana dari APBD 2016, jadi tidak mungkin ada penumpukan. Belum tentu Januari 2016 bisa langsung cair loh," pungkasnya.
Sebagai Kepala BPKAD, Heru akan meminta data dari setiap BUMD terkait anggaran yang tersisa. Dengan demikian BPKAD tak akan mencairkan PMP dengan mudah kepada BUMD jika masih ada sisa PMP dari tahun sebelumnya.
Heru mengakui ada beberapa BUMD yang mendapatkan PMP pada APBD Perubahan 2015 dan rancangan anggaran 2016, antara lain; PT MRT, PT Transjakarta, PT Bank DKI, dan PT Jakarta Propertindo. Ada di antaranya adalah PMP dari pemerintah pusat, yakni PT MRT.
Heru menerangkan dalam KUA-PPAS 2016 Pemprov DKI memberikan dana pendampingan Rp149 miliar. sementara pemerintah pusat memberikan kepada MRT senilai Rp2,1 triliun yang disebut sebagai PMP dana hibah. Sementara Bank DKI sesuai visi Gubernur harus mencapai Rp15 triliun untuk melakukan initial public offering (IPO). Oleh sebab itu Pemprov memiliki sejumlah hutang yang harus dipenuhi.
Selaku pelayanan publik PT Transjakarta membutuhkan Rp1,3 triliun untuk membeli bus, dan Rp960 miliar untuk public service obligation (PSO). Heru khawatir jika PSO tak diberikan dalam jumlah besar maka Transjakarta terancam berhenti beroperasi. Oleh sebab itu Heru juga sependapat dengan saran DPRD DKI untuk menggratiskan tarif tiket Transjakarta dengan mekanisme PSO.
"Ini harus direalisasikan agar Transjakarta bisa berbelanja setiap hari yakni bahan bakar, gaji pegawai, biaya perawatan," terang Heru.
Sementara PT Jakarta Propertindo memiliki banyak proyek strategis misalnya, pembangunan light rapid transit (LRT) dan pembangunan Apartemen Blok D10 sehingga anggaran PMP Rp1 triliun saja belum cukup.
