Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rapat Dishubtrans DKI Soal Uber Diwarnai Debat Kusir

Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta menggelar rapat koordinasi terkait operasional taksi berbasis aplikasi online di Ibu Kota.n
Demo sopir taksi di Prancis menolak layanan Taksi UberPOP/Reuters
Demo sopir taksi di Prancis menolak layanan Taksi UberPOP/Reuters

Bisnis.com, JAKARTA--Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta menggelar rapat koordinasi terkait operasional taksi berbasis aplikasi online di Ibu Kota.

Rapat yang dihadiri oleh tim Dishubtrans DKI, Polda Metro Jaya, Kementerian Perhubungan, Organda DKI, Aplikasi Uber, dan asosiasi rental mobil tersebut sempat diwarnai perdebatan yang sengit.

Proses adu mulut terjadi antara beberapa pihak, yakni Kepada Dishub Andri Yansyah dan salah satu pemilik mobil yang menjadi mitra Uber Limited Asia perwakilan Indonesia.

"Uber itu menciptakan lapangan kerja, Pak. Saya dan teman-teman cari nafkah di sini. Kenapa mobil kami tak kunjung dibebaskan," ujar Kusmayadi, salah satu perwakilan pengemudi yang menjadi rekanan aplikasi Uber, di kantor Dishubtrans DKI, Kamis (17/9/2015).

Pertanyaan Kusmayadi terhadap pemerintah tersebut bukan tak beralasan. Hal tersebut merupakan dampak dari razia yang dilaksanakan oleh Dishubtrans DKI terhadap armada Uber di jalanan Ibu Kota.

Penertiban yang dilakukan Dishubtrans DKI dan Polda Metro Jaya tersebut berhasil mengandangkan 30 unit mobil pribadi yang mengambil penumpang melalui Uber.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dishubtrans DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan pihaknya tak akan merazia mobil-mobil itu asalkan Uber dan pemilik kendaraan mengikuti aturan.

"Saya sudah pernah bikin ketemuan seperti ini pada 5 Agustus lalu. Hasil apa? Uber tak mentaati persyaratan yang kami ajukan. Ya, sudah kami tertibkan armadanya," ujarnya dengan nada tinggi.

Selain Andri dan Kusmayadi, perdebatan sengit juga terjadi antara pemilik mobil dan Organda DKI. Tubagus, pengusaha yang mobilnya dikerja samakan ke Uber, mengatakan Organda DKI seharusnya jangan sekadar memojokkan Uber.

"Organda juga harus intropeksi dong. Lihat itu di jalan masih ada taksi yang memasang argo kuda. Apa itu fair namanya?" Kata dia.

Pernyataan mantan Anggota DPR tersebut disambut oleh Ketua DPP Organda DKI Shafruhan Sinungan.

Shafruhan justru menantang pengusaha rental tersebut untuk membuktikan ucapannya. "Kalau menemukan taksi argo kuda, silakan laporkan ke saya. Kehadiran Uber hanya membawa dampak buruk bagi Indonesia. Lihat saja, kita jadi berdebat begini," katanya.

Menurutnya, satu hal yang mengusik pengusaha Taksi adalah penerapan tarif armada Uber yang tak sesuai dengan regulasi.

"Tarif Uber ini tak masuk akal murahnya. Ini merusak tarif taksi yang berlaku di lapangan. Kami kehilangan banyak penumpang gara-gara orang pilih naik taksi online," imbuhnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper