Bisnis.com, JAKARTA--Sekitar 300 orang warga yang berasal dari 15 wilayah di Jakarta melakukan orasi di depan kantor Gubernur DKI Jakarta di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.
Sambil membawa spanduk dan poster, ratusan warga tersebut meminta Pemprov DKI, khususnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk mengkaji ulang soal penggusuran lahan dan proses pemberian ganti rugi kepada masyarakat yang terkena dampak.
"Kami meminta pemerintah mengganti tanah dengan tanah dan rumah dengan rumah. Gubernur Ahok menggusur rumah kami dan menggantinya dengan rumah susun sederhana sewa [rusunawa]. Ini kan tidak adil," ujar Wahidah, Ketua Umum Serikat Rakyat Miskin di gerbang Balai Kota Jakarta, Senin (5/10).
Dia menuturkan konsep Gubernur Ahok untuk mengganti rumah warga dengan rusunawa bukanlah solusi ideal. Pasalnya, meski tak punya sertifikat, warga membangun rumah tersebut dengan keringat sendiri dan menempatinya selama puluhan tahun.
"Sekarang kami disuruh tinggal di rusunawa. Kami seumur hidup gratis, sekarang kami disuruh bayar," katanya.
Orasi tersebut diikuti oleh kelompok warga yang berasal dari Ancol, Bidara Cina, Bukit Duri, Jatinegara Kaum, Kali Apuran, Kali Sekretaris, Kamal Muara, Kampung Pulo, Muara Baru, Papanggo, Pinangsia, Prumpung, Rajawati Selatan, Rawajati, dan Rusun Pesakih.
Demonstrasi tersebut merupakan kegundahan rakyat kala melihat Pemprov DKI melaksanakan relokasi warga Kampung Pulo, Jakarta Timur beberapa bulan silam. Tidak baiknya komunikasi antara Gubernur DKI Jakarta dengan warga terdampak memunculkan bentrokan antara warga dan aparat.
