Bisnis.com, TANGERANG — Tujuh poin dikemukakan Wakil Ketua Nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto untuk dijadikan peta jalan bagi institusinya sampai dengan 2019.
Hal yang dimaksud a.l. upaya pemberantasan korupsi harus berkorelasi dengan pengentasan kemiskinan; fokus dan konsentrasi ke sektor yang menyangkut hajat hidup beserta kemaslahatan rakyat, pendapatan negara, dan pemerintahan daerah; serta mengintegrasikan pendekatan pre-emtif, preventif, dan represif.
Aspek lainnya, membangun fungsi koordinasi dan supervisi lebih optimal; membangun tim dan sistem yang bisa segera mengimplementasikan rekomendasi dan data dari BPK, BPKP, inspektorat jenderal, dan badan pengawas daerah; kampanye media lebih masif dan sistematis; serta terus mempelajari modus operandi korupsi, membangun alternatif solusi, dan meningkatkan kerja sama internasional.
“Di sektor yang menyangkut orang banyak pengawasan terhadap tata niaga itu penting. Sudah siapkah kita fokus kepada tata niaga?,” ucapnya di sela acara Pembahasan Usulan dan Evaluasi Peta Jalan KPK 2015 – 2019, di Tangerang Selatan, Senin (12/10/2015).
Pada sisi lain, Bambang juga menyatakan setidaknya ada lima sektor yang harus terus menjadi fokus KPK. Tidak janya soal pendapatan negara tetapi juga menyangkut berbagai cabang sumber daya alam tercakup ke dalam aspek ketahanan energi.
Selain itu juga berkenaan dengan ketahanan pangan mencakup pertanian ditambah pendidikan dan kesehatan. Dua sektor terakhir adalah infrastruktur dan pembenahan di dalam tubuh para penegak hukum.
