Bisnis.com, JAKARTA-- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, kasus pengelolaan sampah di Bantargebang Bekasi sudah gawat dan tak bisa ditoleransi lagi.
"Menurut saya ini sudah gawat. Dulu zaman Bang Yos (Sutiyoso) sampah dari DKI gak boleh masuk Bantargebang kan? Setelah diberikan ke PT Godang Tua Jaya [PT GTJ], eh boleh terima. Kenapa uangnya APBD DKI gak dikasih ke Bekasi saja, kenapa mesti ke swasta," ujarnya di Balai Kota, Jumat (23/10/2015).
Dia mengatakan, sistem sewa truk sampah yang dilakukan Dinas Kebersihan DKI ke PT GTJ sangat merugikan pemerintah. Pasalnya, Dinas Kebersihan harus terus menyewa truk sampah dengan nilai proyek Rp400 miliar hanya untuk mengirim sampah dari dalam kota ke Bantargebang.
"Kita bayar Rp400 miliar per tahun cuma buang sampah ke Bantargebang. Setiap tahun duit kita melayang. Ini saya curiga kenapa mau bangun insinerator digugat? Ya, supaya setoran jalan terus dan saya mau putus kontrak," imbuhnya.
Batalkan Kontrak
Terkait hal itu, Ahok tak heran jika niatnya membatalkan kontrak sewa truk ke pihak swasta membuat suasana antara DKI dan Bekasi kian panas. Meski demikian, Ahok berjanji akan mencarikan jalan keluar terkait pengelolaan sampah di dua wilayah.
"Saya mau tawarkan ke Bekasi, lebih baik Anda yang dapat duit sampah [dari pada swasta]. Adil kan? Anda bisa menolong rakyat dapat uang resmi pula ke APBD. Bukan seperti sekarang," lanjutnya.
Sebelumnya, Anggota DPRD Kota Bekasi berencana memanggil Ahok terkait pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Alih-alih datang ke kota tetangga, Ahok justru naik pitam dan menganggap anggota DPRD Bekasi kekanak-kanakan.
