Bisnis.com, BANDUNG—Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta Pemprov DKI mempersiapkan jalur khusus sampah menuju TPA Bantargebang, Bekasi.
Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar mengatakan jalur sampah ini akan memutus konflik sosial di tingkat bawah yang dipicu ketegangan antara Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama alias Ahok dengan DPRD Bekasi. “Ini jadi masalah sosial terkait sampah dan transportasinya, ini persoalan yang harus dibicarakan,” katanya di Bandung, Selasa (3/11/2015).
Menurutnya, paling bermasalah dalam soal sampah ke Bantargebang adalah transportasi yang dipakai. Dia menilai, di lapangan hilir mudik kendaraan pengangkut sampah akan memicu konflik karena adanya kerusakan jalan akibat tonase yang tidak sesuai.
“Masalah kesepakatan truk dari DKI itu harus lewat mana. Makanya harus ada jalur khusus [angkutan] sampah,” ujarnya.
DKI yang menekan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Bekasi juga diminta tak hanya menggelontorkan dana namun memeriksa apakah pengelola Bantargebang sudah tepat dalam memproses sampah. Wagub menilai bisa saja DKI nantinya ditawari untuk membuang sampah di TPPAS Regional Nambo, Bogor. “DiIihat dulu kapasitasnya, kalau memungkinkan tetap harus lewat jalan mana?” katanya.
Wagub sendiri mengaku bersedia menjadi mediator konflik Ahok dengan DPRD Bekasi jika dirinya diminta. Namun konflik ini mestinya bisa diselesaikan dengan baik, terutama jika DKI bersedia membangun jalur khusus sampah ke Bantargebang. “Harus DKI yang bangun jangan kita [Pemprov Jabar],” ujarnya.
Secara terpisah, Kadiskimrum Jabar Bambang Riyanto mengatakan TPPAS Nambo yang pada 2017 rencananya akan dimanfaatkan untuk kepentingan tiga daerah yakni Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan Kota Depok.
Namun diakuinya saat proyek ini diperkenalkan beberapa tahun lalu Nambo bisa digunakan untuk menampung sampah hingga 8 daerah termasuk DKI Jakarta. "Dari dulu DKI sudah masuk dalam konsep Nambo," ujarnya.
