Bisnis.com, BEKASI--Rapat perdana antara Komisi A DPRD Kota Bekasi dan Kepala Dinas Kebersihan Pemprov DKI Jakarta Isnawa Adji diawali dengan permintaan klarifikasi terkait ketidakhadiran Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Rapat yang dimulai pada pukul 14.00 WIB digelar di Aula DPRD Kota Bekasi secara terbuka. Rapat kali ini dihadiri langsung oleh Ketua dan anggota DPRD Kota Bekasi bersama Dinas Kebersihan Pemprov DKI Jakarta.
Ariyanto Hendrata, Ketua Komisi A mengatakan raker kali ini adalah terkait permintaan penjelasan pihaknya kepada Gubernur DKI Jakarta terkait perjanjian G to G pengelolaan TPST Bantargebang.
Dalam surat undangan raker yang dilayangkan Komisi A DPRD Kota Bekasi kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, katanya, tidak bisa diwakilkan. Namun, undangan raker kali ini dihadiri oleh Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Isnawa Adji.
"Konteks surat kami jelas, tidak bisa diwakilkan. Karena kami akan meminta penjelasan kepada Gubernur," katanya, Rabu (18/11/2015).
Namun demikian, tidak seluruh anggota Komisi A yang keberatan dengan ketidakhadirian Ahok. Beberapa anggota justru menilai, raker kali ini bersifat raker teknis sehingga kehadiran dinas terkait cukup kompeten untuk melanjutkan raker kali ini.
Menjawab hal itu, Isnawa Adji, Kepala Dinas Kebersihan Pemprov DKI Jakarta mengatakan saat ini SKPD tengah menyusun anggaran tahun depan dengan DPRD Kota Bekasi.
Untuk itu, Gubernur DKI Jakarta meminta dirinya untuk menghadiri raker dengan Komisi A DPRD Kota Bekasi terkait TPST Bantargebang. "Saya tentunya mengakomodir apa yang menjadi pembahasan raker, setelah itu kami melaporkan kepada Gubernur karena ini tekait kerja sama G to G."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
