Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mencurigai adanya muatan politis terkait rencana demonstrasi yang dilakukan oleh sekitar 1.000 nelayan untuk menolak reklamasi Teluk Jakarta.
"Mau demo pembangunan reklamasi ya silakan. Itu hak mereka. Tapi, yang membuat konsep reklamasi bukan saya. Itu sudah ada sejak 1995. Ini pasti ada unsur politis," ujarnya di Balai Kota, Rabu (2/12/2015).
Dia mengatakan kajian soal reklamasi 17 Pulau di Teluk Jakarta sudah dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup sejak 1995. Bahkan, konsep, bentuk pulau, dan payung hukum reklamasi tertuang dalam Keppres 52/1995.
Berangkat dari hal tersebut, Ahok menilai keputusannya memberikan izin kepada pengembang untuk memulai reklamasi bukan keinginan pribadi.
"Saya cuma meneruskan aturan yang sudah diberlakukan. Apa sih salahnya?" papar Ahok.
Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta akan menggelar aksi menolak reklamasi Lapangan Sepak Bola Muara Angke, Jakarta Utara. Demonstrasi tersebut mengikutsertakan sekitar 1.000 orang nelayan yang terkena dampak langsung dari pembangunan reklamasi.
Saat ini, pengembang PT Kapuk Naga Indah (PT KNI) tengah membangun pulau C dan pulau D. Sementara itu, PT Muara Wisesa Samudra sedang mempersiapkan pembangunan lantaran sudah mengantongi izin dari Gubernur DKI Jakarta akhir tahun lalu
.jpg?w=300&h=221)
