Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Jakpro Batal Bangun Velodrome, DPR Pertanyakan Dasar Hukum Penugasan

Feni Freycinetia Fitriani
Feni Freycinetia Fitriani - Bisnis.com 11 Januari 2016  |  19:49 WIB

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi D DPRD DKI Prabowo Soenirman mempertanyakan dasar hukum berupa surat penugasan pembangunan proyek dari eksekutif kepada PT Jakarta Propertindo.

"Saya pikir alasan Jakpro bukan karena mereka tak sanggup, tetapi mungkin belum ada surat penugasan dari Gubernur. Penugasan harus jelas gak bisa cuma omongan. Mereka mau bergerak bagaimana kalau tidak ada dasar hukumnya?" ujarnya, Senin (11/1/2016).

Selain soal kepastian dasar hukum, dia meminta Pemprov DKI juga memperhatikan suntikan dana sebagai modal awal pembangunan proyek. Menurutnya, salah satu kendala yang acap kali ditemui oleh BUMD DKI adalah tersendatnya pencairan dana PMP.

"Kasus terakhir itu disampaikan oleh Mantan Dirut Transjakarta Antonius Kosasih. Dana PMP yang harusnya digunakan untuk membeli bus malah telat. Pengadaan bus juga jadi terkendala. Jangan-jangan Jakpro juga mengalami masalah yang sama. Ahok sebaiknya evaluasi lagi bawahannya," kata Prabowo.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan PT Jakarta Propertindo menyerah merevitalisasi area balap sepeda Velodrome di Rawamangun untuk keperluan Asian Games 2018.

Untuk itu, dia berencana mengabarkan hal ini kepada Pemerintah Pusat dan menawarkan revitalisasi Velodrome kepada pihak swasta.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

ahok jakpro
Editor : Yusuf Waluyo Jati

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top