Bisnis.com, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan bekerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) untuk mengawasi aset milik Pemprov DKI.
Menurut Ahok, sapaan akrab Basuki, hal itu dilakukan karena banyaknya aset-aset milik DKI Jakarta yang hilang dan pindah ke tangan swasta. Hal tersebut juga diperkuat dengan adanya laporan KPK.
"Jadi kami akan laporkan aset ke PPATK. Saya juga ingin KPK turun mengecek ke mana uang itu mengalir," kata Ahok ditemui di Century Park Hotel, Rabu (13/1/2016).
Ahok menambahkan, belajar dari kasus sebelumnya mengenai sertifikasi lahan kantor wali kota Jakarta Barat yang dimliki oleh pihak swasta. Saat kasus itu digugat, Pemerintah Provinsi DKI dinyatakan kalah dan harus membayar Rp40 miliar," ujar Ahok
Ahok mengharapkan kerja sama Pemprov DKI, KPK, dan PPATK dapat menjadi awal pencegahan permainan mafia tanah.
"Ini jadi pencegahan dan jangan sampai aset ini dicuri oleh mafia-mafia tanah," harapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
