Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit investigasi terkait pembelian lahan rumah susun (rusun) dengan haga Rp600 miliar.
Kepala Daerah yang akrab disapa Ahok ini mengaku terkejut saat mengetahui jasa notaris yang menangani transaksi pembelian lahan untuk pembangunan Rusun Cengkareng Barat yang mencapai Rp4miliar smapai Rp5 miliar.
Menurut Ahok, jasa notaris dalam transaksi tersebut nilainya sangat mahal.
"Mana ada orang bodoh sih mau bayar notaris Rp 4-5 miliar. Misalnya beli tanah Rp 600 miliar, kamu bayar notarisnya Rp6 miliar, gila enggak? Rp10 juta juga banyak yang mau urus tanah sekeping doang," kata Ahok di Balai Kota DKI, Kamis (23/6/2016).
Pengadaan lahan pembangunan rumah susun Cengkareng Barat tersebut termasuk dalam salah satu temuan yang tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI 2015.
"Kami minta bantuan BPK untuk periksa karena dari dulu DKI beli tanah selalu pakai maksimum 1%. Apalagi kami curiga ada tanah kami yang dibeli sendiri dengan palsukan dokumen," kata Ahok.
