Bisnis.com, JAKARTA- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) guna meningkatkan perekonomian Daerah.
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, sekaligus Ketua Tim TPAKD Saefullah mengatakan Pemprov DKI perlu program yang mampu mempercepat akses keuangan di daerah untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, partisipasif, dan inklusif.
“Ini sesuai dengan agenda prioritas yang dikenal dengan NAWACITA dari Presiden, itu untuk membangun dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa,” kata Saefullah saat pengukuhan TPKAD di Jakarta Barat, Kamis (25/8/2016).
Sejauh ini, untuk mengimplementasikan Keputusan Gubernur No.1082/2016 tentang Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, terdapat tiga program yang menjadi prioritas yaitu gerakan rusun menabung, pemberdayaan PKL melalui UMKM dan juga laku pandai di Kepulauan Seribu.
Pembentukan tim tersebut ,Pemprov bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membantu dalam peningkatan literasi keuangan masyarakat Jakarta.
TPAKD sendiri merupakan merupakan forum koordinasi antar instansi dan stakeholders demi meningkatkan percepatan akses keuangan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Ketua Dewan Komisioner OJK Muhaman D Hadad mengatakan mengatakan peningkatan akses masyarakat terhadap layanan keuangan atau inklusi keuangan.
“Harapannya hal ini mampu untuk mendorong peningkatan kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga akhirnya mampu menurunkan tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat (gini ratio),” kata Muhaman.
Menurut Muhaman, angka gini ratio dan jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta yang belum memiliki akses ke sekotor keuangan formal relatif masih cukup besar.
Pasalnya ketersediaan akses keuangan di daerah akan membuat masyarakat lebih mudah dalam mengenal dan mengakses produk atau layanan jasa keuangan, untuk selanjutnya dapat memulai pengelolaan keuangan dan investasi.
.jpg?w=300&h=221)
