Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) menilai tidak ada yang salah dengan Pergub No.149/2016 tentang Pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik (ERP) terkait pemilihan jenis teknologi yang dicantumkan harus DSRC (Dedicated Short Range Communication).
Pasalnya teknologi DSRC merupakan standard teknologi yang terbuka, yang memungkinkan terbangunnya ekosistem yang kompetitif, karena memungkinkan terlaksananya multi-vendor, dan multi-operator.
Ellen Tankudung, Ketua DTKJ menilai bahwa pemilihan teknologi adalah hak dari si pengguna dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta yang akan menggunakan sistem operasional jalan berbayar tersebut.
"Kalau soal pemilihan teknologi, itu hak dari si pengguna, mau menggunakan teknologi apa, dan kalau DKI memilih DSRC saya pikir sah-sah saja, tidak ada yang salah dengan itu, seperti orang mau pakai handphone CDMA atau GSM," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (1/11/2016).
Akan tetapi, lanjutnya, yang terpenting adalah teknologi tersebut harus bisa di provide atau disediakan oleh banyak vendor atau perusahaan, sehingga tidak ada monopoli di sana.
"Yang penting kan bisa di provide banyak perusahaan. Kan monopoli itu terjadi kalau providernya yang ikut cuma satu, tapi ini ternyata providernya bisa banyak," jelasnya.
Pihaknya tidak sependapat dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menganggap pencantuman teknologi DSRC (Dedicated Short Range Communication) pada Pergub No.149/2016, telah melanggar UU No.5/1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
"Kalau ada monopoli, saya bingung monopolinya yang mana. Apalagi, yang uji coba pemasangan sistem electronic road pricing (ERP) beberapa waktu lalu juga lebih dari satu perusahaan," terangnya.
Pemprov DKI Jakarta diketahui telah melakukan uji coba pemasangan sistem jalan berbayar tersebut sejak 2013 dan telah diikuti oleh dua perusahaan, yakni Kapsch (Swedia) dan Q-Free (Norwegia), yang mengusung standar teknologi DSRC.
"Seperti misalnya handphone, saya pilih teknologinya GSM dari pada CDMA. Nah, si GSM kan bisa di provide oleh Samsung, Nokia, dan vendor lain juga," ujarnya.
Namun demikian, pihaknya juga menilai pemilihan teknologi tersebut juga telah berdasarkan kajian dan pengalaman sejumlah negara lain di dunia, mengingat sistem ERP ini baru pertama kali akan diterapkan di Indonesia.
