Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Banten Perbaiki Iklim Investasi

Pemerintah Provinsi Banten menjaga komunikasi yang intensif dengan pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan kemudahan layanan perizinan di kawasan ini.
Peta Banten/bantenprov.go.id
Peta Banten/bantenprov.go.id

Bisnis.com, TANGERANG - Pemerintah Provinsi Banten menjaga komunikasi yang intensif dengan pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan kemudahan layanan perizinan di kawasan ini.

Langkah tersebut juga merupakan upaya pemprov untuk berpartisipasi dalam kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli), khususnya di sektor perizinan pengadaan perumahan dan permukiman di Banten.

“Kami sempat mendapatkan keluhan dari pengembang mengenai lambatnya penanganan pengadaan lahan. Sebagai pemerintah, kami perlu memastikan pelayanan perizinan tersebut memiliki aspek ketepatan waktu, retribusi, dan keterjangkauan harga,” kata Asisten Daerah Pemerintah Provinsi Banten Eneng Nurcahyati, Rabu (7/12/2016).

Menurutnya, ketidaktepatan harga yang ditimbulkan dari adanya pungutan liar berpotensi menggenjot harga rumah di Banten menjadi lebih tinggi. Padahal, backlog perumaha di provinsi ini mencapai 632.502 unit.

Sektor properti juga menjadi salah satu primadona investasi dalam negeri di Banten, selain kawasan industri, dan perkantoran. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) senilai Rp7,05 triliun pada triwulan III/2016.

Dari total PMDN tersebut, sekitar Rp3,05 triliun disumbang dari investasi di sektor properti, kawasan industri, dan perkantoran.

“Perbaikan semacam ini sangat diperlukan untuk memperbaiki daya saing Banten. Apalagi, provinsi ini memiliki peluang untuk menggenjo nilai investasi lebih tinggi di tengah upaya pemprov meningkatkan infrastrukturnya,” tuturnya.

Terkait dengan hal tersebut, pihaknya juga ingin berkontribusi dalam target pemerintah pusat untuk menyediakan 1 juta rumah melalui peningkatan pelayanan perizinan di Banten. Hingga September 2016, jumlah realisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai 3.476 unit dengan nilai Rp335,59 miliar.

Potensi properti sebagai salah satu penggerak perekonomian juga tak terlepas dengan rencana pemerintah pusat yang berencana mengembangkan Kota Baru Maja.

Saat ini, pemerintah tengah menggenjot perbaikan infrastruktur untuk mendukung proyek itu antara lain pembangunan jalan tol Serpong-Balaraja, pengembangan Stasiun Maja, dan pembangunan Bendungan Karian.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Nancy Junita

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper