Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat peluang investasi di sektor pariwisata dengan kisaran nilai Rp10 triliun di Kepulauan Seribu.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Edy Junaedi mengatakan, saat ini sudah ada tiga calon investor yang tertarik membenamkan modalnya di Kepulauan Seribu.
"Sektor pariwisata terutama perhotelan dan resor sudah ada yang masuk dan angkanya yang sekitar Rp10 triliun berkontribusi besar terhadap target investasi kami tahun ini," paparnya kepada Bisnis, Selasa (7/2/2017).
Namun, investasi di sektor pariwisata khususnya di Kepulauan Seribu bagi investor yang berencana membangun hotel dan resor kemungkinan besar akan terealisasi pada 2019.
Saat ini, kata dia, investor hanya bisa mengurus izin prinsip saja, karena regulasi yang mengatur zonasi secara komprehensif sedang dikaji oleh DKI dan DPRD. Adapun, pihaknya belum bisa menyebutk investor mana saja yang sudah berminat mengembangkan pariwisata di Kepulauan Seribu tersebut.
Edy menuturkan, khusus untuk Kepulauan Seribu, investasi di sektor pariwisata berjalan agak lambat karena terbentur dengan regulasi tersebut sehingga banyak investor yang wait and see dengan kebijakan yang ada.
Kendati demikian, pihaknya optimistis tahun ini potensi investor membidik Kepulauan Seribu akan meningkat seiring dampak dari tax amnesty yang diperkirakan dananya akan digunakan pada tahun ini.
"Kalau kami lihat kebijakan tax amnesty tahun lalu itu baru digunakan dananya tahun ini. Jadi mereka repatriasi dulu dan kemungkinan besar akan belanjakannya tahun ini termasuk di sektor pariwisata," paparnya.
Dia mengatakan, rencana investasi yang masuk Rp10 triliun tersebut berkontribusi besar terhadap target realisasi penanaman modal Pemprov DKI tahun ini yang mencapai Rp55 triliun.
Bereskan Regulasi
Menurutnya, investor yang tertarik mengembangkan hotel dan resor di Kepulauan Seribu sebagian investor asing. Dengan demikian tahun ini optimistis target penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp43 triliun dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) Rp12 triliun akan tercapai.
"Mengapa kami optimististis, karena selain dari kebijakan tax amnesty, regulasi paket kebijakan yang dirilis pusat juga sudah banyak dirasakan oleh kalangan investor," paparnya.
Dihubungi terpisah, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) DKI Jakarta Khrisnadi berharap pemerintah segera membereskan regulasi untuk memudahkan investor mengembangkan sektor pariwisata di Kepulauan Seribu.
Dia mengatakan selama ini potensi Kepulauan Seribu dinilai sangat besar, meskipun tak jarang dilirik oleh pemerintah untuk membenahi akses dan infrastrukturnya.
"Padahal peluang investor untuk masuk ke Kepulauan Seribu sangat besar sekali. Kalau sekarang memang banyak yang berminat kami sangat bersyukur. Hanya saja kami catat tolong pemerintah serius untuk mengelolanya," paparnya.
Dia memberi contoh, Kepuluan Seribu menjadi salah satu tujuan wisata yang paling banyak dicari sehingga tak sedikit wisatawan asing dan domestik setiap hari dan pekannya selalu membludak.
"Makanya kalau orang cari ingin diving dan snorkeling ke mana, tentu jawabannya ke Kepulauan Seribu. Jadi sekali lagi harus ada kemauan yang serius dari pemerintah," paparnya.
