Bisnis.com, JAKARTA--Kepala Dinas Perumahan Rakyat DKI Arifin mengatakan total rusunawa yang tersedia di Ibu Kota saat ini tidak sampai 1.000 unit.
"Dari 23 lokasi rusunawa, jumlah unit yang kosong sekitar 600 unit. Unit yang tersedia tersebut dapat digunakan untuk menampung warga yang terdampak program normalisasi," katanya di Balai Kota DKI, Senin (20/2/2017).
Dia menuturkan unit-unit tersebut tersebar di beberapa lokasi, misalnya rusunawa Marunda, Rawa Bebek, dan lainnya. Dinas Perumahan Rakyat DKI berkoordinasi dengan Walikota di lima wilayah terkait pemanfaatan rusunawa untuk menampung warga korban normalisasi sungai.
Nantinya, lanjut dia, masing-masing Walikota dapat mengajukan proposal yang berisi jumlah warga yang harus direlokasi dan jumlah unit rusunawa yang dibutuhkan.
"Misalnya, Walikota Jakarta Utara kasih kabar akan melakukan normalisasi. Kami bisa siapkan unit-unit kosong di rusunawa Marunda. Begitu pula dengan Jakarta Timur akan disiapkan di rusunawa Rawa Bebek," imbuhnya.
Meski demikian, dia mengakui 600 unit rusunawa tersebut tak bisa menampung seluruh kegiatan relokasi warga. Pasalnya, proyek pembangunan rusunawa di enam lokasi belum selesai hingga batas yang ditentukan, yakni 15 Februari 2017.
Enam rusunawa tersebut yang belum rampung tersebut, yaitu KS Tubun, Cakung Barat, Bekasi KM 2, Lokbin Semper, dan Rawa Bebek. Progres pembangunan enam rusunawa berkisar antara 97%-99% saja.
"Semua pekerjaan di lapangan mau tak mau harus selesai karena sudah lewat dari deadline yang ditentukan. Nantinya, pekerjaan kontraktor akan dinilai oleh tim penaksir [appraiser]. Nilai tersebut yang akan dibayar Pemprov DKI," jelasnya.
Dinas Perumahan Rakyat DKI akan berkonsultasi dengan Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI untuk memastikan kelanjutan tahap finalisasi rusunawa-rusunawa tersebut.
"Nanti akan dicari solusinya. Apakah kami harus melakukan lelang ulang atau bisa swakelola. Targetnya tahun ini harus selesai," katanya.
