Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa) untuk para pegawai negeri sipil (PNS) di daerah tersebut.
Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany mengatakan masih banyak PNS di wilayah yang dipimpinnya yang belum memiliki rumah yang layak huni.
"Kami mohon bantuan Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan untuk membantu kami dalam membangun Rusunawa bagi PNS yang bekerja di Pemkot Tangsel," ujarnya melalui siaran pers yang diterima Bisnis.com pada Kamis (3/8/2017).
Menurut Airin, berdasarkan data yang ada saat ini jumlah PNS di Pemkot Tangsel sekitar 3.000 orang. Ternyata dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Pemkot Tangsel, masih banyak dari para PNS itu yang belum memiliki rumah.
“Kami berharap dengan memiliki rumah yang layak para PNS di wilayah Tangsel bisa bekerja lebih giat lagi. Kami tengah mendata PNS kami yang belum punya rumah,” ungkapnya.
Airin menjelaskan meskipun wilayah Tangsel banyak bermunculan perumahan mewah yang dibangun pengembang besar, bukan berarti para PNS nya memiliki kekayaan yang berlimpah.
Bagi PNS yang memiliki golongan rendah tentunya penghasilannya tidak terlalu besar sehingga mereka sangat membutuhan bantuan perumahan baik dari Pemkot Tangsel maupun pemerintah pusat.
Guna mendorong terwujudnya pembangunan rusunawa PNS ini, lanjutnya, Pemkot Tangsel telah menyediakan lahan di Lengkong. Lokasinya tidak jauh dari rencana pengembangan infrastruktur seperti pembangunan jalan tol.
Lahan yang menjadi aset Pemkot Tangsel tersebut diperkirakan memiliki luas sekitar 46.455 m2 dan terdiri dari enam lahan yang terpisah. Ukuran lahan yang tersedia masing-masing 7.738 m2, 3.077 m2, 15.181 m2, 1.783 m2, 3.578 m2, dan 15.098 m2.
Saat ini lahan aset tersebut dikelilingi oleh lahan milik pengembang Bumi Serpong Damai (BSD). “Kami sedang membebaskan lahan untuk akses ke dalam lokasi pembangunan, sebab akses jalan saat ini hanya jalan lingkungan selebar 3 meter, sehingga perlu diperlebar.”
Pemkot Tangsel juga mempersiapkan rencana pembangunan rusunawa di Lengkong. Diperkirakan untuk tahap pertama pembangunan rusunawa ini akan dibangun sebanyak empat tower dengan luas bangunan 4.255 m2 dan luas lahan yang dipersiapkan 7.738 m2 sehingga diperkirakan dapat menampung 865 orang.
“Kami berharap Ditjen Penyediaan Perumahan berkunjung ke lapangan guna melihat kesiapan lahan rusunawa Lengkong. Kami juga berharap bangunannya bisa lebih tinggi dari rusunawa standar dari Kementerian PUPR yang hanya lima lantai, sebab harga lahan di Tangsel sudah sangat tinggi, sayang jika hanya dibangun lima lantai,” ujarnya.
Sementara itu, Dirjen Penyediaan Perumahan Syarif Burhanuddin menyambut baik inisiatif dari Pemkot Tangsel untuk mendorong pembangunan rusunawa bagi PNS. Pasalnya, sebagian besar PNS termasuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memerlukan bantuan perumahan.
Pembangunan rusunawa itu, kata Syarif, tidak hanya untuk PNS saja, tapi juga masyarakat umum yang memerlukan hunian.
Untuk itu, Kementerian PUPR tidak hanya memberi bantuan rusunawa, tetapi juga bedah rumah bagi rumah tidak layak huni melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), juga bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) untuk perumahan bersubsidi dan rusun bersubsidi.
Dia berjanji segera mengirimkan tim untuk melihat kesiapan lahan yang ada untuk rusunawa PNS Pemkot Tangsel.
