Bisnis.com, JAKARTA- Bank sentral meminta penjelasan secara rinci terkait wacana program pembangunan hunian dengan uang muka nol rupiah yang digagas Gubernur dan Wakil Gubernur DKI terpilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.
Kepala Bank Indonesia Perwakilan DKI Doni Joewono mengisyaratkan program hunian dengan uang muka nol rupiah yang diusung oleh Anies-Sandi bisa terlaksana dengan tetap berpedoman pada aturan yang ada.
"Kami sampaikan program hunian dengan uang muka nol rupiah ada pengecualian [di luar uang muka yang ditetapkan] dari Peraturan Bank Indonesia No. 18/2016. Dan kami minta mereka untuk menyampaikan seperti apa detilnya program tersebut," ujarnya kepada Bisnis, Senin (7/8).
Doni menuturkan pihaknya perlu koordinasi lebih intensif dengan pihak Anies-Sandi untuk membicarakan wacana hunian dengan uang muka nol rupiah tersebut lebih mendalam. Pertemuan dengan Tim Sinkronisasi baru dilakukan kali pertama pada Senin (7/8).
Menurutnya, Bank Indonesia akan melibatkan bank daerah bahkan bank swasta sebagai partner pembiayaan apabila program tersebut benar-benar telah dikaji secara matang dan disetujui oleh semua pihak.
"Ini yang perlu BI lihat seperti apa kerjasama dengan pihak perbankan, dan tentu saja bank harus aman, tidak terganggu likuiditasnya. Ada prudential banking di situ. Kami sendiri fokusnya nanti akan ke Bank DKI," ujarnya.
Baca Juga
Dia memaparkan secara kajian, program hunian Anies-Sandi dinilai bagus sebagai terobosan, karena akan sangat membantu masyarakat kecil menengah untuk memiliki tempat tinggal.
"Tetapi kami kan perlu mengetahui bagaimana risikonya ke depan, bagaimana jika ada kredit macet, bagaimana menyeleksi masyarakat yang ingin ambil rumah. Nah yang seperti ini harus dibahas untuk memitigasi risiko," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Bisnis Bank DKI Antonius Widodo mengatakan pihaknya sudah berkomunikasi dengan Tim Sinkronisasi untuk membicarakan terkait sistem keuangan non-tunai yang diberlakukan di Jakarta.
Namun, terkait dengan program hunian dengan uang muka nol rupiah, pihaknya belum membicarakan baik dengan Bank Indonesia maupun dengan Tim Sinkronisasi atau dari pihak Anies-Sandi.
"Karena kami belum membahas soal program rumah uang muka nol rupiah tersebut, sebaiknya kami tidak memberikan pernyataan dulu. Yang jelas kami sudah bicara soal cashless dengan Tim Sinkronisasi," ujarnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Tuti Kusumawati menuturkan pihaknya juga memerlukan penjelasan lebih detil terkait program hunian rumah dengan uang muka nol rupiah dari Anies-Sandi yang akan dimasukkan dalm program subsidi perumahan rakyat.
Dia mengatakan Tim Sinkronisasi yang ditunjuk Anies-Sandi belum memaparkan tahapan perencanaan program tersebut yang akan dieksekusi melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI 2018.
Padahal, penyusunan sebuah program harus berdasarkan payung hukum atau regulasi yang berlaku.
"Kami masih ingin mendengar penjelasan lebih detil soal program hunian uang muka nol rupiah . Nanti akan ada tim kecil yang akan membahasnya, terdiri dari Bappeda, Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, dan Tim Sinkronisasi," paparnya.
Ketua Tim Sinkronisasi Sudirman Said menuturkan program hunian dengan uang muka nol rupiah diusulkan dan janji kampanye Anies-Sandi melalui pengkajian secara matang.
Dia memaparkan pengadaan rumah dengan uang muka nol rupiah telah banyak dilakukan oleh pengembang, bahkan pemerintah pusat telah mengeluarkan program rumah dengan uang muka 1% yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo.
"Pak Anies selalu menekankan bahwa tugasnya sebagai pemimpin adalah mencari solusi dan cara. Menurut kajian yang dilakukan, itu memungkinkan," ujarnya.
