Bisnis.com, JAKARTA- Gubernur DKI Anies Baswedan mengklaim telah menyusun regulasi untuk menghentikan proyek reklamasi sesuai janjinya dalam kampanye.
"Kami sudah siapkan langkah-langkahnya. Tunggu saja nanti kalau sudah selesai diumumkan. Yang jelas komitmen kami tetap tertulis di 23 janji Anies-Sandi," ujarnya di Balai Kota, Selasa (17/10).
Anies Baswedan dan Sandiaga Uno memulai hari pertamanya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI pada Selasa (17/10). Salah satu janji yang dinilai cukup berat untuk dipenuhi adalah terkait komitmen menghentikan reklamasi.
Padahal, saat ini pemerintah pusat telah mencabut moratorium pembangunan reklamasi untuk pulau C, D dan G. Ketiga pulau tersebut diberikan sanksi karena tidak memenuhi seluruh perizinannya.
Pada hari pertama kerja tersebut, Anies-Sandi langsung didemo oleh Aliansi Korban Reklamasi di depan Balai Kota DKI agar Anies-Sandi menepati janji untuk menyetop reklamasi teluk Jakarta.
Koordinator aksi Taufikurohman mengatakan pihaknya ingin bertemu dengan Anies-Sandi untuk menagih komitmen memberhentikan reklamasi tersebut. Namun, setelah berorasi dan mencoba bermediasi, Anies dan Sandi tak kunjung keluar menemui masa aksi.
Baca Juga
"Kami hanya menunggu di lobi depan, tetapi tidak ada kepastian," ujarnya setelah masuk ke ruang tunggu Balai Kota dan memutuskan kembali pada kerumunan masa.
Taufik mengaku kecewa dengan sikap Anies dan Sandi untuk tidak menemui para aksi yang diklaim berjumlah 700 orang tersebut.
"Kecewa sudah wajar karena ini bagian dari dinamika yang kita sikapi dewasa. Namun yang pasti tuntutan kami tak akan berubah untuk menolak reklamasi," katanya.
Dia memaparkan sebagai aliansi korban reklamasi dari mulai Nelayan Tradisional Kamal Muara, Nelayan Muara Angke, Nelayan Kali Baru, KAHMI Jakarta Utara, Aliansi Masyarakat Jakarta Utara, Laskar Luar Batang dan lainnya terus mendorong Anies-Sandi untuk komitmen menyetop reklamis.
Meskipun, kata dia, pemerintah pusat telah mencabut moratorium pembangunan reklamasi. "Kami tetap akan mendorong agar Pemprov DKI bisa menyetop reklamasi," katanya.
Dia menambahkan korban materil akibat dampak reklamasi tersebut tak bisa dihitung. Oleh karena itu, pemberhentian reklamasi merupakan satu hal yang harus dipenuhi Anies-Sandi.
Anies menyikapi unjuk rasa tersebut di lain kesempatan. Menurutnya, unjuk rasa yang dilakukan masyarakat tersebut dinilai wajar sebagai respons atas janjinya pada masa kampanye dulu.
"Kami apresiasi pendapat masyarakat yang terus menyuarakan penghentian reklamasi. Dan kami sendiri punya posisi untuk menyelesaikan masalah tersebut," paparnya.
Sementara itu, Pengamat Perkotaan dari Universitas Trisakti Nirwono Joga mengatakan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno harus menepati janjinya untuk menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta, khususnya untuk pulau C, D, dan G.
"Mereka berdua tak punya pilihan lain untuk menghentikan reklamasi. Janji itu paling diingat oleh warga saat Anies-Sandi gencar berkampanye untuk menarik hati masyarakat Jakarta," ujarnya ketika dihubungi Bisnis, Selasa (17/10/2017).
Dia menuturkan tiga pulau yang telah dibangun oleh PT Kapuk Naga Indah (Pulau C dan D) serta PT Muara Wisesa Samudra (Pulau G) telah menjadi tanggung jawab Pemprov DKI yang kini dipimpin Anies Sandi.
Pemerintahan saat ini harus mencari solusi untuk menghentikan pembangunan mega proyek pantai utara Jakarta tersebut meski Menteri Koordinator Bidang Maritim telah mencabut moratorium reklamasi beberapa waktu lalu.
"Solusinya sudah dipaparkan sejak masa kampanye, yaitu memanfaatkan peruntukkan pulau untuk fasilitas publik, bukan dibangun properti bintang lima seperti yang sudah diiklankan pengembang," katanya.
Nirwono menilai ada dampak signifikan jika Anies-Sandi mengingkari janji kampanye, yaitu dengan tiba-tiba berbalik arah melanjutkan reklamasi 17 pulau.
Pasalnya, proyek reklamasi paling menjadi sorotan dimana masyarakat benar-benar menanti langkah keduanya terhadap pembangunan pulau buatan di Teluk Jakarta.
"Kalau sampai mereka ingkar janji, masyarakat tak akan percaya lagi. Apapun program yang ditawarkan, warga Jakarta sudah pasti tak akan mau berpartisipasi. Hal yang sama juga berlaku untuk program perumahan rakyat yaitu DP Nol Rupiah," jelasnya.
