Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya melakukan pelatakan batu pertama untuk program perumahan rakyat DP nol rupiah (DP Rp0). Untuk lokasi pertama, Pemprov DKI menggunakan lahan milik PD Pembangunan Sarana Jaya di Pondok Kelapa, Jakarta Timur.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat DKI Jakarta Agustino mengatakan hunian vertikal tersebut akan dijual menggunakan skema pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) melalui Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) yang akan segera dibentuk.
Dia menuturkan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon konsumen.
"Syarat utamanya calon pembeli harus memiliki KTP DKI. Kedua, dia harus mendapat surat keterangan dari RT/RW/Lurah yang menyebutkan status sebagai masyarakat berpenghasilan rendah dan belum memiliki hunian," katanya di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Kamis (18/1/2018).
Agustino mengatakan FLPP adalah pembiayaan perumahan dengan skema subsidi dari pemerintah yang bekerjasama dengan bank nasional yang telah menyediakan fasilitas tersebut.
FLPP juga menawarkan bunga rendah, yaitu 5%, dan flat selama jangka waktu cicilan hingga 20 tahun. Terkait sinergi antara DP Rp0 dengan FLPP, nantinya Pemprov DKI akan menanggung besaran DP dan bunga calon konsumen.
Baca Juga
"Subsidi DP ditargetkan 1%. Sementara, subsidi bunga mencapai 5% per tahun," ungkapnya.
Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya Yoory C. Pinontoan menambahkan proyek ini dibangun di atas tanah seluas 1,4 hektar.e
“Nantinya, akan dibangun dua tower. Namun, kami lakukan pembangunan satu tower terlebih dulu dengan rincian 513 unit dari tipe 36 m2 [2 kamar] seharga Rp320 juta dan 190 unit tipe 21 m2 [1 kamar] Rp185 juta,” imbuhnya.
Tertarik membeli rumah susun sederhana milik (rusunami) menggunakan skema DP RP0 dan FLPP. Berikut syarat-syarat lengkap yang harus Anda penuhi:
1. Penerima adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan berdomisili di DKI Jakarta.
2. Penerima telah berusia 21 tahun atau telah menikah;
Penerima maupun pasangan (suami/istri) belum memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi pemerintah untuk pemilikan rumah.
3. Gaji/penghasilan pokok tidak melebihi Rp 7 juta untuk Rumah Sejahtera Susun.
4. Memiliki masa kerja atau usaha minimal 1 tahun.
Memilki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi sesuai perundang-undangan yang berlaku.
Dokumen yang harus disiapkan:
1. Form aplikasi kredit dilengkapi dengan pasfoto terbaru pemohon dan pasangan.
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Pasangan, 3. Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy Surat Nikah/Cerai.
4. Slip Gaji Terakhir atau Surat Keterangan Penghasilan, fotocopy Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Tetap atau 5. Surat Keterangan Kerja (bagi pemohon pegawai).
6. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP,) dan Surat Keterangan Domisili serta Laporan Keuangan 3 bulan terakhir (bagi pemohon wiraswasta).
7. Fotocopy ijin praktek (bagi pemohon profesional).
8. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
9. Fotocopy rekening koran atau tabungan 3 bulan terakhir;
Surat pernyataan belum memiliki rumah dari pemohon dan pasangan;
Surat pernyataan belum pernah menerima subsidi untuk pemilikan rumah dari pemerintah yang dibuat pemohon dan pasangan.
