Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Turki untuk mengembangkan infrastruktur dan transportasi di Ibu Kota.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, mengatakan pemerintah Turki akan mengajak Pemprov DKI untuk meninjau infrastruktur dan transportasi yang ada di Turki sebagai bahan referensi proyek yang sedang dikerjakan oleh pemerintah.
Langkah ini disambut baik oleh Pemprov DKI yang akan menyiapkan delegasi seperti Gubernur atau Wakil Gubernur DKI Jakarta beserta jajarannya untuk datang ke Turki. Selain itu, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga akan dilibatkan dalam kunjungan ke Turki tersebut.
"Saya rencananya ajak Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C. Pinontoan ditugaskan berdasarkan Peraturan Gubernur menata Tanah Abang, Jakarta Pusat, ikut dalam delegasi," kata Sandi, Kamis (15/2/2018).
Dia menambahkan konsep penataan transit oriented development di Tanah Abang akan mengadopsi Grand Bazaar di Istanbul.
Selain itu, penataan mass rapid transit di Ibu Kota juga akan belajar dari kesuksesan proyek MRT yang berada di Istanbul. Bahkan, Pemprov DKI akan mempertimbangkan mengenai skema pembiayaan seperti berbagai proyek di Istanbul yang dikerjakan oleh pihak swasta.
"Infrastruktur yang besar di Istanbul seperti MRT, jembatan yang menghubungkan Asia dan Eropa itu tidak menggunakan [biaya] dari pemerintah. Semua konsepnya public private partnership atau sering kita sebut kemitraan pemerintah pada pusat," ungkapnya.
Sementara itu, Sandi menjelaskan ada tiga perihal dalam kerja sama antara Pemprov DKI dengan Turki dan Istanbul yang tergolong dalam kepentingan antara people to people, business to business, dan government to government.
Pertama, people to people yakni meningkatkan hubungan baik antara masyarakat Indonesia dan Turki, hal ini bisa dengan perbaikan sektor pariwisata sehingga banyak wisatawan mancanegara khususnya dari Turki datang ke Jakarta.
Kedua, business to business, diharapkan pengusaha dari Turki dapat menanamkan modalnya di Ibu Kota sehingga membuat lapangan kerja yang baru.
Ketiga, government to government, yakni meningkatkan pembangunan infrastruktur melalui berbagai kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan Turki atau Istanbul.
Selain itu, bentuk kerja sama antara sesama di pemerintahan bisa tercermin dari perdagangan bebas atau free trade agreement.
Sandi menjelaskan segera menemui Pemerintah Turki dan Istanbul agar segala rencana kerja sama ini bisa cepat berjalan dengan baik. "Undangan [Pemerintah Turki] sudah diberikan, tetapi kita akan lihat waktunya karena ada beberapa agenda penting."
