Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mengapresiasi prestasi predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Hal itu tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)Tahun Anggaran 2017.
Meski demikian, dia menilai predikat WTP bukan sekadar prestasi Gubernur-Wakil Gubernur Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.
"Wajar ya hari ini BPK memberi hasil WTP ini hal yang wajar karena 4 tahun-5 tahun itu pekerjaan yang memperbaiki sistem di DKI Jakarta bukan hal yang gampang. Akhirnya terbentuklah, akhirnya pada tahun 2018 ini kita dapat WTP," katanya di DPRD DKI, Senin (28/5/2018).
Politisi PDI Perjuangan tersebut mengatakan perbaikan keuangan Pemprov DKI tidak terjadi secara instan. Dia bahkan menilai prestasi tersebut merupakan andil pemerintahan sebelumnya.
"Ini andil zaman Gubernur Pak Jokowi, Basuki Tjahaja Purnama, dan Djarot Saiful Hidayat. Karena bukan apa-apa. Mudah-mudahan dengan seterusnya nanti Pak Anies menjaga sistem yang sudah ada," jelasnya.
Baca Juga
Pras bercerita bahwa dahulu PNS DKI menggunakan uang tunai atau cash. Sementara itu, sekarang semua transaksi dilakukan secara online.
"Semua tidak ada cash jadi melalui bank to bank. Akhirnya terdeteksi mana yang benar mana yang enggak betul. Akhirnya disinilah mendapatkan WTP itu," ucapnya.
Seperti diketahui, Pemprov DKI sejak era pemerintahan Gubernur Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama, hingga Djarot Saiful Hidayat hanya menerima predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Predikat tersebut diberikan karena pengamanan dan pencatatan aset yang masih kurang baik dan kasus pembelian lahan RS Sumber Waras dan lahan Cengkareng.
