Ketua DPRD DKI: Predikat WTP Andil Pemerintahan Jokowi-Ahok-Djarot

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mengapresiasi prestasi predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Feni Freycinetia Fitriani | 28 Mei 2018 16:29 WIB
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi (kiri) menyerahkan hasil rapat paripurna kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kanan), disaksikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno (tengah), saat rapat paripurna pengesahan Raperda menjadi Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Tahun 2018, di DPRD DKI Jakarta, Jakarta, Selasa (30 - 11). DPRD DKI Jakarta dan Pemrov DKI Jakarta mengelar rapat Paripurna untuk menyepakati nilai anggaran APBD DKI sebesar Rp77,117 triliun yang telah d

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mengapresiasi prestasi predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Hal itu tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)Tahun Anggaran 2017.

Meski demikian, dia menilai predikat WTP bukan sekadar prestasi Gubernur-Wakil Gubernur Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

"Wajar ya hari ini BPK memberi hasil WTP ini hal yang wajar karena 4 tahun-5 tahun itu pekerjaan yang memperbaiki sistem di DKI Jakarta bukan hal yang gampang. Akhirnya terbentuklah, akhirnya pada tahun 2018 ini kita dapat WTP," katanya di DPRD DKI, Senin (28/5/2018).

Politisi PDI Perjuangan tersebut mengatakan perbaikan keuangan Pemprov DKI tidak terjadi secara instan. Dia bahkan menilai prestasi tersebut merupakan andil pemerintahan sebelumnya.

"Ini andil zaman Gubernur Pak Jokowi, Basuki Tjahaja Purnama, dan Djarot Saiful Hidayat. Karena bukan apa-apa. Mudah-mudahan dengan seterusnya nanti Pak Anies menjaga sistem yang sudah ada," jelasnya.

Pras bercerita bahwa dahulu PNS DKI menggunakan uang tunai atau cash. Sementara itu, sekarang semua transaksi dilakukan secara online.

"Semua tidak ada cash jadi melalui bank to bank. Akhirnya terdeteksi mana yang benar mana yang enggak betul. Akhirnya disinilah mendapatkan WTP itu," ucapnya.

Seperti diketahui, Pemprov DKI sejak era pemerintahan Gubernur Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama, hingga Djarot Saiful Hidayat hanya menerima predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Predikat tersebut diberikan karena pengamanan dan pencatatan aset yang masih kurang baik dan kasus pembelian lahan RS Sumber Waras dan lahan Cengkareng.

 

Tag : pemprov dki
Editor : Nancy Junita

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top