.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Jakarta telah menjalin komunikasi dengan CEO Indonesia Investment Authority (INA) untuk membahas pembentukan Jakarta Collaborative Fund.
Gubernur Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa hasil pertemuan tersebut akan segera ditindaklanjuti. Dia menegaskan bahwa inisiatif Jakarta Collaborative Fund merupakan salah satu prioritas utamanya.
"[Jakarta Collaborative Fund] itu menjadi hal yang salah satu prioritas saya agar pendapatan Pemerintah Jakarta tidak hanya bergantung pada pajak, restribusi maupun dividen," jelas Pramono di SMK Miftahul Falah, Jakarta Selatan, Selasa (3/6/2025) kala ditanya mengenai perkembangan Jakarta Fund.
Lebih lanjut, Pramono menjelaskan bahwa Jakarta Collaborative Fund dirancang sebagai langkah awal untuk mempersiapkan Jakarta Global.
Menurutnya, jika Jakarta ingin bertransformasi menjadi kota kelas dunia, maka sumber pendapatannya tidak hanya bertumpu pada pajak, retribusi, atau dividen semata.
"Sehingga dengan demikian ini menjadi prioritas dalam pemerintahan saya," tutur mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) tersebut.
Baca Juga
Diberitakan sebelumnya, Dalam wawancara eksklusif bersama Bisnis Indonesia, Pramono menegaskan bahwa konsep Jakarta Fund sebenarnya bukanlah hal baru.
Dia menyebut, mekanisme kerja program ini mirip dengan Indonesia Investment Authority (INA) yang dikatakan menjadi salah satu sumber pendapatan baru bagi negara.
“Jadi Jakarta Fund itu sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Di Indonesia itu sudah ada INA Fund. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 yang mengatur tentang pemerintah daerah, itu ada pembagian keuangan dan sekaligus dan abadi. Maka cara bekerjanya Jakarta Funding, itu persis seperti INA Funding,” tuturnya, ketika ditemui di kediamannya di Cipete, Jakarta Selatan.
Jakarta Fund akan dimulai dengan modal sebesar Rp3 triliun yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD DKI Jakarta.
Dia memastikan dana tersebut akan dikelola secara profesional, tanpa campur tangan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Sisa anggaran itu antara Rp5-6 triliun. Saya enggak perlu banyak-banyak, saya ambil Rp3 triliun saja untuk modal dasar Jakarta Funding, dikelola secara profesional. Saya yakin ini akan menjadi revenue baru bagi Jakarta,” terangnya.
