Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Nama Bazis DKI Segera Diganti Menjadi Baznas DKI Sesuai UU

Baznas dan Pemprov DKI Jakarta sepakat untuk menyempurnakan lembaga pengelola zakat Bazis DKI menjadi Baznas Provinsi DKI.
Nurudin Abdullah
Nurudin Abdullah - Bisnis.com 07 Juni 2018  |  22:53 WIB
Nama Bazis DKI Segera Diganti Menjadi Baznas DKI Sesuai UU
Ketua Baznas Bambang Sudibyo (kedua kanan) didampingi Wakil Ketua Baznas Zainulbahar Noor (kedua kiri) menyerahkan plakat kepada Wagub DKI Jakarta Sandiaga S. Uno (kanan) selepas membahas pembentukan Baznas DKI sebagai pengganti Bazis DKI di Jakarta pada Kamis (7/6/2018). - Istimewa
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Pemprov DKI Jakarta sepakat untuk menyempurnakan lembaga pengelola zakat Bazis DKI menjadi Baznas Provinsi DKI sebagaimana amanat undang-undang (UU) yang berlaku.

Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta segera menyempurnakan Badan Amil Zakat Infak Sedekah (Bazis) DKI sesuai dengan UU No. 23/2011 tentang Pengelola Zakat, seperti yang sudah dilaksanakan oleh seluruh pemerintah provinsi di Indonesia.

Kesepakatan tersebut merupakan hasil pembicaraan antara Ketua Baznas Bambang Sudibyo dan Wakil Gubernur DKI Sandiaga S. Uno, didampingi pejabat yang terkait, di kantor pusat Baznas, Jakarta, pada Kamis (7/6/2018).

Sandiaga menyatakan pihaknya segera membentuk tim untuk melakukan sinkronisasi lembaga pengelola zakat itu antara lain mencakup namanya, mekanisme pemilihan komisioner, dan transparansi pengunaan dananya.

Sesuai dengan peraturan perundangannya, nama badan pengelola zakat pemerintah adalah Baznas yang diikuti dengan nama daerahnya. Namu, dengan mempertimbangkan sejarah Bazis DKI yang sudah dikenal luas, maka besar kemungkinan nama Bazis DKI masih dicantumkan di belakang Baznas.

"Kami juga berkomitmen membuat laporan dua kali dalam satu tahun dan menjaga transparansi serta akuntabilitasnya. Laporan keuangan Baznas DKI "Bazis DKI" akan diaudit oleh kantor Badan Pemeriksa Keuangan," tegasnya.

Dia juga menyatakan Pemprov DKI komitmen agar Baznas DKI meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam penggunaan keuangan serta mengedepankan manfaat bagi masyarakat DKI Jakarta.

Sementara itu Bambang Sudibyo mengatakan dengan masuknya Baznas DKI, Baznas Pusat akan mengoordinasikan lembaga zakat milik pemerintah di 34 provinsi, dan 418 kabupaten/kota, serta 59 Lembaga Amil Zakat (LAZ).

“Selanjutnya, Baznas dan Baznas DKI akan menggarap sejumlah program kerja bersama seperti membangun Rumah Sakit khusus untuk warga kurang mampu di Jakarta,” tambahnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dki jakarta baznas
Editor : M. Syahran W. Lubis
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

Terpopuler

Banner E-paper
back to top To top