Bisnis.com, JAKARTA -- Pemprov DKI diminta segera membuat peta jalan (roadmap) pembangunan trotoar di seluruh wilayah Ibu Kota.
Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga mengatakan roadmap tersebut akan menjadi acuan bagi eksekutif, legislatif, dan pihak swasta untuk mewujudkan cita-cita Jakarta sebagai kota ramah bagi pejalan kaki. Pasalnya, saat ini pembangunan trotoar masih dikerjakan secara parsial atau per wilayah.
"Padahal seharusnya jalur pedestrian itu terintegrasi dengan tata kota, moda transportasi massal, bahkan jaringan utilitas. Roadmap trotoar sangat dibutuhkan," katanya dalam diskusi bertema "Jalan Kaki Yuk" yang diselenggarakan oleh Jakarta Property Institute, Rabu (19/7/2018).
Dia menyampaikan peta jalan tersebut selanjutnya difokuskan pada kebijakan sektoral yang membahas sosialisasi konsep, potensi, serta kesiapan implementasi. Roadmap trotoar juga akan menjadi acuan bagi pemangku kepentingan untuk membangun atau merevitalisasi jalur-jalur pejalan kaki yang tersebar di lima wilayah Ibu Kota.
Jika sudah terbentuk, pemerintah bisa melakukan sosialiasi penganggaran, yakni sumber dana yang akan digunakan untuk membangun atau merevitalisasi trotoar. Apakah dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) atau kontribusi perusahaan yang memiliki bangunan di dekat trotoar.
Bukan itu saja, roadmap trotoar harus mencatat secara detail wilayah mana saja yang akan menjadi prioritas pemerintah. Seperti diketahui, saat ini Pemprov DKI tengah melaksanakan revitalisasi jalur pedestrian di kawasan Sudirman-Thamrin guna menyambut Asian Games.
Baca Juga
Nirwono menilai peremajaan trotoar seharusnya tidak sebatas untuk menyambut tamu luar negeri semata, tetapi harus benar-benar dibutuhkan oleh warga Ibu Kota. Menurutnya, pertimbangan bangun trotoar wajib terintegrasi dengan transportasi massal, misalnya BRT (bus rapid transit), LRT (light rapid transit), dan MRT (mass rapid transit).
"Jika pemerintah ingin orang beralih ke transportasi umum ya harus bangun trotoar yang nyaman, aman, dan terintegrasi. Kalau trotoar masih seperti sekarang, jangan mimpi pemilik kendaraan mau meninggalka mobil atau motor di rumahnya lalu naik angkutan umum," ucapnya.
Koordinator Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus mengatakan pembangunan trotoar terjadi lantaran adanya politik anggaran antara Pemprov DKI dan DPRD DKI.
Pasalnya, menurut dia selama ini hampir semua pejabat, termasuk Gubernur dan Wakil Gubernur, serta anggota dewan tidak merasakan menjadi pejalanan kaki di jalanan Jakarta. "Akhirnya, mereka tidak menganggap pembangunan trotoar yang berkesinambungan itu penting karena tidak pernah merasakan jadi pejalan kaki," ungkapnya.
Selain itu, dia juga meminta pemerintah memastikan dana untuk pembangunan atau revitalisasi trotoar. Apakah sepenuhnya berasal dari APBD atau justru dana kompensasi dari swasta. Dia mencontohkan pembangunan trotoar di sepanjang Sudirman-Thamrin saat ini sebagian menggunakan dana kompensasi atau denda untuk kenaikan koefisien lantai bangunan (KLB) dari pengembang.
