Bisnis.com, JAKARTA - Pemprov DKI mencoret anggaran pembangunan 1.951 unit rusunawa yang harusnya selesai pada tahun anggaran 2018.
Pelaksana Tugas (Plt.) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Meli Budiastuti mengatakan pembatalan tersebut terjadi karena adanya pergantian Gubernur DKI Jakarta yang sebelumnya dijabat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi Anies Baswedan.
Dia memaparkan mata anggaran pembangunan dan revitalisasi rusunawa di tiga lokasi dilaksanakan dalam tahun tunggal (single year).
"[Anggaran pembangunan 3 rusunawa] itu kan single year. Karena ada pergantian gubernur, kami tak bisa membangun multi years dan berdasarkan SK [surat keputusan] Gubernur," katanya seusai rapat dengan Komisi D DPRD DKI, Selasa (7/8/2018).
Menurutnya, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikam konstruksi sekaligus finishing rusunawa minimal 14 bulan. Itulah sebabnya, Pemprov DKI hanya bisa membangun rusunawa dengan periode tahun jamak atau multi years.
Itu artinya, anggaran yang disetujui oleh legislatif setidaknya dua tahun berjalan. Awalnya, Dinas Perumahan DKI meminta periode pembangunan tiga rusunawa tersebut dimulai 2018 dan berakhir pada 2019.
Namun, saran tersebut ditentang oleh DPRD DKI sehingga ditetapkan pembangunan rusunawa hanya dapat dilaksanakan hingga akhir 2018. Padahal, Meli mengaku pihaknya berharap anggota dewan menyetujui pembangunan rusunawa diselesaikan dalam periode multi years meskipun saat pembahasan rencana APBD 2018 ditetapkan single year.
"Waktu pembahasan kami masih berharap diperbolehkan multi years, ternyata ditolak DPRD DKI. Melihat gelagat itu, kami ajukan agar anggaran pembangunan 3 rusunawa APBD Perubahan 2018 dicoret saja," jelasnya.
Berdasarkan Dokumen Pembahasan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) TA 2018, pemerintah awalnya telah menganggarkan pembanguman Rusun Ujung Menteng di Jakarta Timur. Nilai anggarannya sebesar Rp361 miliar untuk pembangunan empat menara berkapasitas 1.020 unit.
Kedua, Rusun PIK Pulo Gadung di Jakarta Utara. Dinas Perumahan DKI menganggarkan dana Rp188,2 miliar untuk membangun dua menara berisi 510 unit.
Terakhir, revitalisasi Rusun Karang Anyar di Jakarta Pusat yang memiliki 421 unit di dua menara. Anggaran yang dicoret mencapai Rp162,9 miliar. Menurutnya, revitalisasi rusunawa membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan dengan proses pembangunan baru.
"Kalau revitalisasi kami harus lelang pembongkaran aset terlebih dahulu. Lalu, kami juga pastikan semua warga dicarikan tempat tinggal sementara," ungkapnya.
Lantaran tak bisa terealisasi, Meli mengatakan pembangunan rusunawa akan dianggarkan kembali pada APBD 2019. Dia juga berencana menambah dua lokasi sehingga pada 2019-2020 Pemprov DKI bakal membangun rusunawa di lima lokasi.
Dia menyarankan anggaran yang dibatalkan tersebut dapat dialokasikan untuk mata anggaran lain. Salah satunya untuk pembelian lahan.
"Saya menyarankan anggaran Rp721,5 miliar dapat dimanfaatkan untuk pembelian lahan pada APBD Perubahan 2018. Namun, keputusan kami kembalikan ke Bappeda," jelasnya.
