Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Gerindra M. Taufik tak menampik bahwa dirinya telah menandatangani surat perjanjian dengan PKS terkait calon Wagub DKI pengganti Sandiaga Uno.
Kejadian tersebut berlangsung sesaat sebelum pendaftaran Capres/Cawapres di ruang VIP Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat.
"Ya enggak apa-apa, orang Sekretaris saya [Gerindra] enggak tanda-tangan. Supaya enggak rame aja di VIP room," katanya ketika dikonfirmasi, Kamis (23/8/2018).
Dia menuturkan lantaran tidak adanya tanda tangan sekretaris DPD Partai Gerindra DKI maka surat perjanjian tersebut tidak sah. Pasalnya, dua pihak wajib meneken surat tersebut, baik dari kubu PKS maupun Gerindra.
Menurutnya, isi surat itu tak lain menyatakan calon Wagub DKI harus berasal dari PKS. Ada dua nama yang disodorkan oleh Ketua Umum PKS Shohibul Iman yaitu Mardani Ali Sera dan Nurmansjah Lubis.
Padahal, sebagian besar kader Gerindra justru mendorong Taufik menduduki posisi DKI 2. Dia menuturkan keputusan tersebut tidak berdasarkan rapat dengan anggota partai berlambang burung garuda tersebut.
"Saya membuat keputusan harus berdasarkan rapat, enggak di tengah jalan. Bukan keputusan warung kopi," jelasnya.
Seperti diketahui, kursi Wagub DKI masih kosong ketika ditinggalkan Sandiaga Uno pada akhir Agustus lalu. Sebagai partai pengusung pasangan Anies-Sandi di Pilkada DKI 2017, Gerindra dan PKS berhak mengajukan satu nama untuk nantinya dipilih secara voting saat rapat paripurna DPRD DKI.
