Bisnis.com, JAKARTA - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menyatakan menolak datang ke Balai Kota DKI untuk membahas perjanjian kerja sama pemanfaatan lahan TPST Bantargebang.
Penolakan ekor dari Gubernur Anies Baswedan yang tidak menganggarkan hibah kemitraan seperti yang selama ini diterima dari gubernur Jakarta sebelumnya.
“Seharusnya Gubernur (Jakarta) mengundang kami ke sana seperti zaman Pak Ahok ke Balai Kota,” katanya, Jumat (19/10/2018).
“Tapi kalau sekarang saya tidak mau (datang). Gubernur yang harus lihat ke Bantargebang, nanti saya yang mengantar,” katanya menambahkan.
Kegusaran Rahmat berpangkal dari dana hibah kemitraan era Gubernur Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mandek pada tahun ini, 2018.
Bahkan, Rahmat enggan membahas perjanjian kerja sama jika diwakilkan pejabat meskipun sekelas sekretaris daerah. Alasannya, bukan pembuat keputusan.
Rahmat menilai kompensasi yang sudah diberikan tahun ini tak sebanding dengan dampak keberadaan TPST Bantargebang untuk warga Kota Bekasi. Dia menyambung, butuh komitmen dalam perjanjian kerja sama yang telah dibuat.
“Saya kira kalau tidak ada keputusan, akan berlanjut (penghadangan truk). Jangankan dihentikan, ditutup (TPST Bantargebang) juga bisa,” kata Rahmat.
Berdasarkan catatan, di era Gubernur Ahok, Kota Bekasi menadah dana hibah kemitraan yang terus melonjak nilainya dari tahun ke tahun. Pada 2015, hibah yang diterima senilai Rp 90 miliar, pada 2016 naik jadi Rp 200 miliar, dan 2017 dapat Rp 250 miliar.
Pemerintah DKI era Anies Baswedan tak memberi hibah kemitraan ke Kota Bekasi dengan sejumlah alasan. Di antaranya adalah beban anggaran untuk program-program Anies-Sandi seperti OK OCE. Selain juga bersamaan dengan perhelatan Asian Games di Jakarta.
Hal ini seperti yang pernah diutarakan Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno dan diingat Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Kota Bekasi Marlina Lucianawati.
"Jadi, untuk membantu daerah mitra tidak ada uangnya," ujar Marlina menirukan ucapan Sandiaga Uno.
