Bisnis.com, JAKARTA - Senior Humas PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 1 Jakarta, Edy Kuswoyo, menilai belum diresmikannya Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) atau "skybridge" Tanah Abang terkait belum adanya fasilitas umum berdasarkan kesepakatan dengan Pemerintah Provinsi DKI.
"Tidak ada kendala, itu kesepakatan bersama yang perlu disepakati. Sudah disepakati Pemerintahan Daerah DKI Jakarta, sekretaris daerah DKI, tentang adanya fasilitas umum dan fasilitas sosial, seperti toilet dan mushola," ujar Edy di Jakarta, Rabu (14/11/2018).
Edy menjelaskan kesepakatan yang telah dibuat belum direalisasikan, sehingga mengulur waktu peresmian JPM Tanah Abang.
Permintaan pembangunan fasilitas itu berdasarkan jumlah penumpang di Stasiun Tanah Abang yang mencapai 130.000 penumpang per hari, dan stasiun merupakan layanan public, sehingga dalam proses integrasi perlu dipertimbangkan kebutuhan-kebutuhan yang timbul akibat dari konektivitas kedua fungsi tersebut.
Dalam rapat terpisah, kata Edy, pada Rabu (7/11/2018) yang dihadiri PT KAI, Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi, Camat Tanah Abang Dedi Arif Darsono, Sekda DKI Jakarta Saefullah, PD Sarana Jaya dan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta pembahasan terkait integrasi Stasiun Tanah Abang dengan skybridge Tanah Abang.
Ditanya mengenai pertemuan berikutnya dengan pihak Pemprov DKI, Edy mengaku belum bisa memastikannya.
Baca Juga
"Nanti dikabari lagi," tambah Edy.
Sebelumnya, JPM Tanah Abang yang telah selesai hingga 92% itu dibuka untuk memfasilitasi pedagang kaki lima (PKL) yang biasanya berjualan di trotoar.
Pengawasan pembangunan dilakukan oleh PT Bina Karya (Persero) merupakan penugasan dari Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta untuk mengembalikan fungsi jalan yang berada di Jalan Jati Baru Raya di sekitaran Pasar Tanah Abang.
Meski belum diresmikan, skybridge telah dapat diakses umum dan difungsikan sejak 15 Oktober 2018.
