Bisnis.com, JAKARTA –Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendukung rencana pembentukan panitia khusus (pansus) oleh DPRD DKI Jakarta yang akan menyelidiki sisa anggaran BUMD sebesar Rp4,4 triliun yang mengendap.
"Kalau itu silakan saja diperiksa, orang saya juga mau periksa," kata Anies di Polda Metro Jaya, Jumat (16/11/2018).
Anies mengatakan pada Senin (12/11/2018) bahwa ada selisih antara anggaran yang sudah dibayarkan dengan pekerjaan yang sudah dituntaskan.
"Pembayaran sudah 55% tapi pekerjaan 72%," kata Anies.
Menurut Anies, penyebab timbulnya selisih yang besar antara pekerjaan yang sudah tuntas dengan pembayaran adalah banyaknya aktor yang tidak mau melakukan penagihan secara bertahap karena enggan berurusan dengan prosedur.
"Karena kalau menagihkan beberapa kali mungkin dirasa secara prosedur panjang. Karena ini harus menjadi koreksi internal kita, bahwa proses penagihan harus mudah, sehingga mereka harus menagihkan," kata Anies.
Baca Juga
Dia mencontohkan dalam sektor pendidikan pekerjaan yang sudah dituntaskan sebesar 72% tetapi penyerapan anggarannya baru 25%.
Sebanyak 10 BUMD memiliki sisa anggaran mengendap sebesar Rp4,4 triliun sehingga mendorong DPRD DKI Jakarta untuk membentuk pansus untuk menyelidiki anggaran tersebut.
Salah satu BUMD dengan anggaran mengendap adalah PT. Jakpro. DPRD DKI Jakarta mempertanyakan dana Penyertaan Modal Daerah (PMD) sebesar Rp650 miliar PT Jakpro yang batal digunakan untuk membeli 49% saham PT Astratel Nusantara milik PT PAM Lyonnaise Jaya pada tahun 2013 dan digunakan untuk mendanai proyek lain.
Menurut perda tentang APBD DKI Jakarta 2018, BUMD seharusnya mengembalikan anggaran yang tidak terpakai ke kas daerah.
