Bisnis.com, JAKARTA--Fraksi Nasdem dan Fraksi Hanura mengkritik mempertanyakan skema pembelian Rumah DP Nol Rupiah yang akan dibangun oleh PD Pembangunan Sarana Jaya.
Fraksi Nasdem berpandangan mekanisme dukungan uang muka yang diajukan dalam tidak sejalan dengan janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang berjanji memberikan rumah tapak kepada masyarakat kurang mampu dengan mekanisme pembelian tanpa uang muka.
Di lain pihak, Fraksi Hanura berpandangan program Rumah DP Nol Rupiah ini diperuntukkan bukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah namun lebih kepada masyarakat berpenghasilan menengah.
Untuk diketahui, PD Pembangunan Sarana Jaya menargetkan penyelesaian 790 unit Rumah DP nol rupiah pada bulan Juli 2019. PD Pembangunan Sarana Jaya mematok harga sebesar Rp 184 juta untuk rumah tipe 21.
Setiap pembelian akan diberi pinjaman uang muka dengan bunga sebesar 2,5% dan KPR dengan bunga sebesar 5%.
Mendengar hal tersebut, para anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta pada Senin mengkritik kebijakan tersebut karena masih ditemukan adanya uang muka dalam skema pembayaran Rumah DP 0 Rupiah. Selain itu, pemilik rumah nantinya tidak akan memiliki Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas rumah yang mereka beli.
Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus dalam rapat Banggar DPRD DKI Jakarta mengatakan skema rumah susun sewa (Rusunawa) jauh lebih baik daripada Rumah DP 0 Rupiah yang merupakan rumah susun milik (Rusunami).
