Bisnis.com, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan sambutan dalam Reuni 212 yang diselenggarakan di Monas, Minggu (2/12/2018).
Dalam sambutannya pada Reuni 212 itu Anies menyebutkan kebijakan-kebijakan yang diklaim sudah terlaksana walau sebelumnya diragukan oleh pihak-pihak lain.
"Satu tahun perjalanan di Jakarta, satu demi satu janji Insyaallah kita tunaikan, yang dianggap tidak mungkin Insyaallah kami jalankan satu satu. Dp 0 Rupiah dianggap tidak mungkin, sekarang terlaksana. Menutup tempat-tempat maksiat dulu dianggap tidak mungkin, sekarang terlaksana. Menghentikan reklamasi, dulu dianggap tidak mungkin sekarang kita lakukan," kata Anies dalam sambutannya yang disambut meriah peserta Reuni 212 di Monas.
Dalam sambutannya Anies juga berpesan para peserta Reuni 212 memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan.
Anies menuturkan keunikan dari Indonesia bukan keberagaman ataupun perbedaan latar belakang, tetapi adanya persatuan dari seluruh masyarakat meskipun memiliki latar belakang yang berbeda.
"Kalau bicara keberagaman, banyak negeri lain yang lebih beragam dari kita, makanya yang kita banggakan adalah persatuan," imbuh Anies.
Sebelumnya, Anies menyatakan pemberian izin untuk Reuni 212 bukan sebagai bentuk politik balas budi kepada Persaudaraan Alumni (PA) 212.
Hal ini disampaikan Anies setelah rapat paripurna di DPRD DKI Jakarta pada Jum'at (30/11/2018).
"Di Monas itu setiap akhir pekan ada kegiatan. Tiap akhir pekan saya memberikan izin banyak kegiatan dan tidak ada yang berbeda dengan permintaan mereka yang mengadakan Reuni 212. Tahun lalu juga. Biasa saja," jawab Anies kepada wartawan.
Sebelumnya, massa yang tergabung Presidium Gerakan Nasional Jaga Indonesia pada Kamis (29/11/2018) mendesak Anies untuk mencabut izin pelaksanaan Reuni 212 di Monas.
Sekjen Presidium Nasional Gerakan Jaga Indonesia Boedi Djarot mengatakan izin tersebut merupakan balas budi Anies atas PA 212.
"Kami tahu Anies akan melakukan balas budi kepada mereka. Saya pastikan ada agenda politik di dalamnya. Saya pastikan ada orasi-orasi politik yang menjatuhkan Indonesia," kata Boedi.
Boedi juga menyebutkan bahwa mereka bukanlah organisasi agama melainkan organisasi politik yang bertentangan dengan Pancasila.
"Ini aksi kepanjangan dari HTI, mereka akan berdakwah tentang khilafah dan gubernur memberikan izin. Ini buat saya politik balas budi bagi mereka," tukas Boedi.
