Bisnis.com, JAKARTA--Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta Trisno Nugroho mengatakan pihaknya mendukung rencana pemerintah mengintegrasikan tiket transportasi publik.
Meski demikian, BI masih menunggu pemerintah mengumumkan perusahaan yang akan memimpin koordinasi tiket antarmoda (electronic fair collection), yaitu MRT, LRT, dan BRT.
"Pemprov DKI sedang rumuskan yang memegang koordinasi EFC. Saya enggak tahu apakah bentuknya joint venture atau konsorsium perusahaan. Nanti pemerintah yang akan umumkan," katanya ketika dihubungi Bisnis, Kamis (13/12/2018).
Dia mengatakan konsep integrasi tiket ditargetkan seperti di tol. Namun, perusahaan tersebut akan mengumpulkan (collecting) tiket dari penumpang MRT, LRT, dan Transjakarta. Media yang digunakan bisa berupa kartu atau QR Code.
Trisno mengatakan Bank Indonesia membantu mengatur regulasi EFC transportasi umum di Jakarta. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, misalnya tiket tersebut dapat dilayani oleh banyak bank. Prinsip itu sejalan dengan gerakan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).
Nantinya, lanjut dia, penumpang tak perlu mengganti kartu jika ingin menaiki moda transportasi yang bebeda, misalnya dari MRT berganti ke Transjakarta, LRT, atau Kereta Commuterline Indonesia (KCI).
Baca Juga
"EFC memang harus interoperability. Prinsip GPN tidak eksklusif, tapi inklusif. Jadi nanti Bank BCA, Mandiri, BNI, BRI, dan bank lain bisa masuk semua," jelasnya.
Menurutnya, saat ini BI masih menunggu tindak lanjut Pemprov DKI untuk menunjuk perusahaan yang akan memimpin program EFC. Pemprov DKI nantinya juga akan mengumumkan besaran tiket yang harus dibayar penumpang untuk angkutan umum berbasis keretam
Masyarakat tak perlu khawatir karena masih ada waktu hingga MRT dan LRT Jakarta mulai dioperasikan pada awal tahun depan.
"Pak Qnies sedang merumuskan EFC. Lagi dicari format yang paling baik buat masyarakat," ungkap Trisno.
