Koordinasi Antarlembaga Jadi Tantangan Terbesar Integrasi Transportasi Umum

Bisnis.com, JAKARTA–Mewujudkan koordinasi antar lembaga dalam mewujudkan integrasi transportasi umum di Jabodetabek dipandang sebagai tantangan terbesar dalam mewujudkan integrasi yang sudah dicanangkan dalam Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ).

"Tantangannya masalah koordinasi. Ada pemerintahan pusat, ada daerah, dan ada juga kementrian lembaga lainnya. Intinya adalah bagaimana masing-masing stakeholder bisa saling cover satu sama lain," kata Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono pada Selasa (8/1/2019).

Transportasi umum di Jabodetabek dikelola oleh banyak pihak seperti contoh KRL yang dikelola oleh PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) dan Kereta Bandara yang dikelola oleh PT Railink yang merupakan BUMN.

Adapun Pemprov DKI Jakarta melalui BUMD juga menyediakan layanan transportasi umum yaitu TransJakarta dan juga LRT serta MRT yang keduanya akan beroperasi pada 2019 ini.

Bambang menegaskan kedepannya BPTJ yang akan mengambil peran dalam mengkoordinasikan seluruh stakeholder dan moda transportasi umum yang ada agar sejalan dengan target-target yang sudah tertuang dalam RITJ.

Seperti diketahui, transportasi umum yang dikelola oleh BUMN pengelola transportasi umum di Jabodetabek telah membentuk integrasi kerja sama pembayaran tiket yang berbentuk konsorsium dan diketuai oleh PT KCI, sedangkan PT Jakarta Propertindo (Jakpro), PT MRT Jakarta, dan PT TransJakarta yang merupakan BUMD pengelola transportasi DKI Jakarta juga akan membentuk joint venture dengan tujuan yang sama.

Bambang menjamin adanya dua bentuk kerja sama tersebut tidak dilandasi oleh perbedaan kepentingan antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI Jakarta.

"Semua tujuannya sama. Kita semua sepakat bahwa angkutan umum memang menjadi tujuan utama, cuma memang prioritas pusat sama daerah boleh berbeda. Pada akhirnya kita semua jadi satu. Itu yang jadi tugas BPTJ untuk memainkan peran disitu," kata Bambang.

Bambang menargetkan agar tiga BUMD di bawah Pemprov DKI Jakarta bisa segera terbentuk tahun ini agar target RITJ bisa segera tercapai.

"Sekarang konsorsium BUMN sudah terbentuk kita tunggu joint venture BUMD. Kalau BUMD tidak tahu menahu tentang konsorsium BUMN karena memang lingkupnya berbeda, nanti BPTJ yg koordinasikan. Saya minta paling lambat tahun ini joint venture sudah jalan karena konsorsium BUMN sudah mulai," kata Bambang.