Bisnis.com, JAKARTA—Rencana Pemprov DKI Jakarta melepas saham di perusahaan bir PT Delta Djakarta Tbk. (DLTA) yang belum jelas karena terganjal restu DPRD mendapat sorotan dari anggota DPD RI.
Anggota DPD RI Fahira Idris mengungkapkan kekhawatirannya proses penjualan saham bir ini akan berlarut-larut di DPRD DKI Jakarta mengingat kesibukan para anggota dewan menjelang Pemilu 2019.
Dia berharap, para wakil rakyat Jakarta menyisihkan waktunya untuk fokus membahas persoalan tersebut. “Ini penting agar saham bir bisa langsung dijual dan hasilnya dialihkan untuk membangun berbagai infrastruktur yang saat ini menjadi kebutuhan warga,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Bisnis, Rabu (20/3/2019).
Fahira menyebutkan proses penjualan saham tersebut bukan seperti menyusun dan mengesahkan Perda yang memang membutuhkan waktu panjang. “Ini kan sekadar persetujuan menjual saham. Sebagian besar warga Jakarta juga menuntut agar saham ini dijual. Apalagi yang DPRD khawatirkan. Jangan terlalu bertele-tele apalagi mengulur-ngulur waktu,” ujarnya.
Fahira yang juga Ketua Umum Gerakan Nasional Antimiras ini, di Jakarta (20/3) menyebutkan dari informasi yang diperoleh saat dia berkampanye atas pencalonannya sebagai Caleg DPD RI, selalu ada warga yang bertanya soal proses penjualan saham bir ini. Mereka heran, kenapa itikad baik Pemprov DKI menjual saham bir begitu susah direalisasikan.
“Saya sekadar mengingatkan teman-teman DPRD. Penjualan saham bir saat ini bukan lagi sekadar aspirasi, tetapi sudah menjadi tuntutan warga. Warga ingin pemprov berinvestasi di bidang-bidang yang ada hubungannya dengan pembangunan misalnya investasi di bidang air bersih,” tukas Fahira.
Saat ini, lanjut Fahira, walau Jakarta adalah ibu kota dan dapat dikatakan kota termaju di Indonesia, tetapi dalam hal penyediaan air bersih, kondisinya masih sangat memperihatinkan. Hanya sekitar 57 persen warga Jakarta yang bisa mengakses air bersih melalui pipanisasi. Artinya, 43 persen dari 10,37 juta jiwa penduduk Jakarta terutama yang ada di Jakarta Utara belum bisa mengakses air bersih melalui pipanisasi dikarenakan Pemprov DKI tidak pernah lagi menambah pipa air bersih sejak 12 tahun lalu.
Fahira mengatakan Pemprov DKI sudah berkomitmen hasil pelepasan saham bir ini akan digunakan untuk diinvestasikan membangun infrastruktur yang dibutuhkan publik salah satunya air bersih dengan memperbanyak pembangunan pipa air. “Ini agar semua warga Jakarta mendapatkan akses air bersih dan inisiatif ini didukung warga. Jadi kenapa DPRD harus berlama-lama menyetujui pelepasan saham bir?” tuturnya.
