Bisnis.com, JAKARTA–Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) tidak kooperatif. Pasalnya, head of agreement (HoA) pengambilalihan pengelolaan air antara PAM Jaya dengan Palyja hingga hari ini masih belum disepakati.
Untuk diketahui, saat ini PAM Jaya telah menyepakati HoA dengan PT Aetra Air Jakarta (Aetra) terkait pengambilalihan pengelolaan air dari Aetra kepada PAM Jaya pada 12 April 2019.
Ada empat hal yang disepakati dalam HoA tersebut. Pertama, PAM Jaya dan Aetra bersepakat mengembalikan konsesi pengelolaan air di DKI Jakarta kepada PAM Jaya.
Kedua, PAM Jaya serta Aetra sepakat untuk melakukan due diligent sebagai pertimbangan PAM Jaya dalam menyusun syarat dan ketentuan dalam pengembalian konsesi dan implikasinya.
Ketiga, kedua belah pihak sepakat menyusun transisi dalam pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di DKI Jakarta setelah pengembalian konsesi.
Terakhir, keduanya bersepakat untuk menyusun peningkatan pelayanan untuk mencapai akses 82% di 2023 dan akan dituangkan dalam perjanjian pernyataan kembali.
"HoA sendiri sejauh ini aAetra sudah bersepakat dan penandatangan dengan PAM Jaya, yang tidak bersahabat dan tidak menunjukkan etika yang baik adalah Palyja," ujar Anies, Jumat (10/5/2019).
Lebih lanjut, Anies menerangkan bahwa Palyja hingga saat ini masih susah untuk diajak bertemu dan bernegosiasi terkait dengan rencana Pemprov DKI Jakarta mengambilalih pengelolaan air dan membahas HoA, berbanding terbalik dengan Aetra yang dipandang kooperatif.
"Jadi buat Palyja, ini catatan. Masyarakat sudah mengetahui tentang respons Anda terhadap proses ini," imbu Anies.
Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta melalui PAM Jaya hendak mengambilalih pengelolaan air dari dua mitra swastanya karena pihak swasta dipandang tidak mampu memperluas cakupan pelayanan air bersih di DKI Jakarta.
Untuk diketahui, cakupan pelayanan air bersih pada tahun 1998 dimana pengelolaan air di DKI Jakarta diserahkan kepada Palyja dan Aetra baru 44,5%. Namun, setelah pengelolaan air bersih dikelola oleh swasta cakupannya baru mencapai 59,4% pada 2017.
Di tahun 2023 Pemprov DKI Jakarta menargetkan perluasan cakupan pelayanan air bersih hingga 82%.
Dengan adanya hak eksklusifitas yang dimiliki oleh Palyja dan Aetra, PAM Jaya tidak mampu meningkatkan cakupan pelayanan tanpa persetujuan swasta terkait.
Pengelolaan air bersih mulai dari produksi hingga pelayanan pelanggan pun sepenuhnya diatur oleh pihak Palyja dan Aetra, sedangkan PAM Jaya hanya hadir sebagai pengawas atas aset yang mereka miliki sendiri.
Berdasarkan capaian swasta selama 19 tahun tersebut, swasta dipandang tidak mampu untuk mencapai target di tahun 2023.
