Bisnis.com, JAKARTA–PAM Jaya bersama Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum masih merumuskan langkah yang akan diambil terkait tidak kooperatifnya PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dalam proses pengambilalihan pengelolaan air.
"Ada banyak hal yang disampaikan oleh KPK kemudian kita akan ketemu dengan tim, kemudian kita akan membuat langkah-langkah strategisnya terkait dengan masukannya dari KPK," kata Direktur Utama PAM Jaya Priyatno Bambang Hernowo, Senin (13/5/2019).
Langkah-langkah tersebut menurut Bambang perlu dipertimbangkan agar pengambilalihan yang dilakukan tidak mengganggu pelayanan air minum di DKI Jakarta.
Seperti diketahui, KPK sebelumnya memanggil Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum untuk meminta kejelasan terkait dengan swastanisasi air yang telah berlangsung di DKI Jakarta.
"Terdapat resiko klausul perjanjian kerjasama yang tidak berpihak pada kepentingan Pemerintah Provinsi DKI dan masyarakat pada umumnya," kata Febri, Jumat (10/5/2019).
Lebih lanjut, Pemprov DKI Jakarta dituntut untuk mempertimbangkan persoalan-persoalan yang dibahas dipersidangan terkait dengan swastanisasi air.
Oleh karena itu, KPK memanggil Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum untuk meminta penjelasan terkait rencana Pemprov DKI Jakarta pasca berakhirnya kontrak kerja sama PAM Jaya dengan dua mitra terkait yaitu Palyja dan PT Aetra Air Jakarta (Aetra).
Untuk diketahui, potensi kerugian yang ditimbulkan akibat swastanisasi air berada di angka Rp1,2 triliun.
Dari pertemuan tersebut, Bambang menerangkan bahwa dari pertemuan tersebut KPK mendorong agar pengambilalihan pengelolaan air dari Palyja dan Aetra bisa sesuai dengan tata kelola yang baik dan akuntabel.
Sayangnya, Bambang tidak menerangkan secara spesifik masukan KPK dari pertemuan tersebut.
Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun berjanji bakal memaparkan hasil pertemuan antara pihaknya dengan KPK pada Senin (13/5/2019). Namun, hari ini Anies justru berkunjung ke Bali dalam rangka menghadiri Peringatan Hari Malaria Sedunia.
Dalam pertemuan tersebut, Anies sebelumnya juga mengatakan pihaknya akan berkonsultasi terkait sanksi yang bisa dikenakan kepada Palyja yang tidak kooperatif.
Seperti diketahui, ada tiga opsi yang diberikan oleh Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum terkait dengan pengambilalihan pengelolaan dari dua mitra PAM Jaya.
Berdasarkan kajian tim, ada tiga langkah kebijakan yang dapat diambil oleh Pemprov DKI Jakarta yaitu membiarkan kontrak selesai hingga tahun 2023, pemutusan kontrak kerja sama antara PAM Jaya dengan pihak swasta terkait, dan yang terakhir adalah pengambilalihan melalui tindakan perdata atau renegosiasi kontrak.
Untuk saat ini, baru Aetra yang telah menyepakati head of agreement (HoA) terkait pengambilalihan pengelolaan air dari Aetra kepada PAM Jaya.
Ada empat hal yang disepakati dalam HoA tersebut. Pertama, PAM Jaya dan Aetra bersepakat mengembalikan konsesi pengelolaan air di DKI Jakarta kepada PAM Jaya.
Kedua, PAM Jaya serta Aetra sepakat untuk melakukan due diligent sebagai pertimbangan PAM Jaya dalam menyusun syarat dan ketentuan dalam pengembalian konsesi dan implikasinya.
Ketiga, kedua belah pihak sepakat menyusun transisi dalam pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di DKI Jakarta setelah pengembalian konsesi.
Terakhir, keduanya bersepakat untuk menyusun peningkatan pelayanan untuk mencapai akses 82% di 2023 dan akan dituangkan dalam perjanjian pernyataan kembali.
