Bisnis.com, JAKARTA - PT Jakarta Propertindo (Jakpro) mengaku siap melaksanakan tugas Pemprov DKI untuk merevitalisasi kompleks Taman Ismail Marzuki (TIM).
Corporate Secretary PT Jakpro Hani Sumarno mengatakan mendapat kabar bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menandatangani dasar hukum untuk pembangunan TIM.
"Pergub penugasan [revitalisasi TIM] sudah diteken Pak Gubernur tadi malam. Ini saya mau jemput untuk ambil salinan pergubnya," katanya di Balai Kota DKI, Rabu (3/7/2019).
Karena baru saja ditandatangani semalam, Hani mengaku tidak mengetahui nomor beleid yang dimaksud. Berdasarkan pengamatan Bisnis, pergub penugasan Jakpro untuk revitalisasi TIM juga belum diunggah ke situs https://jdih.jakarta.go.id.
Lebih lanjut, dia mengatakan Gubernur Anies akan hadir dalam agenda peletakan batu pertama atau groundbreaking revitalisasi TIM yang dijadwalkan Rabu sore (3/7/2019). Selain Anies, hadir pula Budayawan - Salim Said dan Direktur Utama PT Jakarta Propertindo Dwi Wahyu Daryoto.
"Jakrpo ditugaskan untuk mempersiapkan basic desain tahap I meliputi revitalisasi pembangunan gedung parkir utama, perpustakaan, wisma TIM, dan Masjid Amir Hamzah," imbuhnya.
Terkait masih adanya masalah pengapusan aset untuk beberapa gedung, Hani mengatakan pihaknya masih harus berkoordinasi dengan Pemprov DKI. Jakpro baru bisa memulai pekerjaan ketika persoalan lahan sudah dipastikan selesai atau clean and clear.
Sebelumnya, Plt. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta Pujiono mengatakan permasalahan aset yang terdapat di TIM adalah terkait dengan penghapusan aset yang terkena dampak pembangunan.
Adapun aset-aset yang dimaksud antara lain aset Damkar, gedung mangkrak milik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Sekreariat DPP Laskar 66 Ampera, Masjid Amir Hamzah, Kantin, dan Galeri Cipta III.
Berdasarkan data yang diterima Bisnis, Pemprov DKI akan menunjuk PT Jakarta Propertindo untuk mengeksekusi proyek revitalisasi TIM tahun depan. Adapun, nilai investasi yang dibutuhkan diperkirakan Rp1,8 triliun. Dana tersebut sepenuhnya berasal dari APBD DKI.
